• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Bangka Pos
Home » Kolom » Opini

Hakikat Kemerdekaan

Rabu, 7 September 2011 08:53 WIB
Oleh: Ahmad Ubaidillah
Mahasiswa Magister Studi Islam UII Yogyakarta


"Segala bentuk tindakan kepemimpinan yang hanya mengandalkan  image, citra, retorika dan  kulit luar  kepemimpinan tanpa menghayati isi, makna dan hakikat kepemimpinan itu sendiri  wajib segera ditinggalkan"

BANGSA Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke 66 tahun. Masyarakat Indonesia saling berlomba merayakannya. Entah itu lewat baca puisi, karnaval, atau bentuk upacara-upacara kemerdekaan lainnya. Namun, yang paling penting dan utama adalah kita harus memaknai kemerdekaan ini dari sisi bebas/merdekanya persoalan-persoalan bangsa.
Dalam konteks kemerdekaan Indonesia saat ini, persoalan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan sebagainya harus menjadi tolak ukur dalam melihat negara ini merdeka atau belum.

Ini artinya bahwa merdeka harus dipahami dari besarnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan strategis ekonomi yang diambil pemerintah harus banyak berpihak pada rakyat. Tidak boleh berpihak dan tersandera oleh kepentingan-kepentingan negara asing. Baik di sektor perbankan, asuransi jiwa, pasar modal, BUMN, minyak dan gas dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sementara yang kita lihat, paket kebijakan yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat sangat minim. Kesejahteraan rakyat “dianaktirikan”. Jaminan sosial bagi rakyat terbengkalai. Harga kebutuhan pokok semakin mahal. Pemerintah hanya mengandalkan besaran pertumbuhan ekonomi, yang tidak banyak menyumbangkan ekonomi riil masyarakat. Akibatnya, angka kemiskinan dan pengangguran masih belum berkurang secara signifikan. Kualitas hidup rakyat pun menjadi rendah.

Kemerdekaan Indonesia harus dibaca dari lenyapnya politik kotor di negeri ini. Sedangkan yang kita saksikan saat ini, percaturan politik yang dimainkan para politikus semakin remeh-temeh.

Kehidupan politik lebih banyak dimainkan dan dikuasai kepentingan elite politik baik atas nama kepentingan diri atau kelompoknya. Politik hanya dijadikan alat untuk memburu uang dan kekuasaan, miskin politik mensejahterakan rakyat. Partisipasi publik sebagai pemilik kekuaasaan tertinggi seringkali diabaikan dalam proses politik. Rakyat, yang seharusnya mendapat pendidikan politik yang sehat, malah sering menjadi korban  dan tumbal politik hasrat yang dimainkan para elite.

Hadirnya demokrasi subtansial, bukan sekedar prosedural, sebagai buah dari politik berkualitas tinggi sekaligus harapan utama rakyat pun masih jauh panggang dari api. Kualitas demokrasi masih rendah. Demokrasi hanya pada tataran citra, tanpa menyentuh makna dan hakikat demokrasi.

Penegakan hukum yang adil bagi semua harus juga menjadi ukuran penting bahwa negara ini benar-benar merdeka. Namun, yang kita saksikan jusru  tontonan permainan hukum. Hukum menjadi tidak berwibawa. Lihatlah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para pejabat negara yang seakan tidak ada habisnya di negeri ini. Hal itu terlihat dari masih ditemukannya sejumlah “maling-maling berdasi” oleh KPK. Dan anehnya, banyak koruptor yang kebal terhadap hukum. Hukum bak pisau yang tajam di sisi bawah (rakyat biasa) dan tumpul di sisi atas (pejabat).

Fakta-fakta tentang persoalan bangsa tersebut hanya sekelumit dari banyaknya persoalan bangsa yang menuntut penyelesaian. Bila masalah-masalah tersebut tidak kunjung segera diatasi, ini berarti bangsa ini belum mampu menggapai hakikat kemerdekaan. Merdeka hanya pada tataran simbolik tanpa mampu memperjuangkan dan meraih kemerdekaan yang, bermartabat dan berkualitas tinggi.

Dalam konteks keindonesiaan dengan segudang masalah, hakikat kemerdekaaan harus dibaca dan dipahami merdeka atau bebasnya dari persoalan-persoalan bangsa tersebut dan kemerdekaan yang memiliki kekuatan besar untuk memperbaiki kondisi bangsa yang saat ini sedang terpuruk menuju kondisi bangsa yang lebih baik.

Kita harus memahami tidak hanya kemerdekaan dari hengkangnya para penjajah, tetapi juga kemerdekaan dari virus-virus ekonomi, sisi gelap penegakan hukum, lubang hitam demokrasi, cacat politik, parasit-parasit sosial, dan persoalan-persoalan bangsa lainnya yang harus kita perjuangkan pula sebagaimna para pejuang kita dulu dalam mengusir penjajah.

Tanggung Jawab Kita Semua

Di sini kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas yang harus kita semua harus jalankan. Seluruh elemen bangsa (presiden, menteri, para penegak hukum, tokoh agama, intelektual, masyarakat umum dan seluruh anak bangsa lainnya) harus menyusun kekuatan besar, konsep cerdas, ide cemerlang, gebrakan memukau, dan tentunya langkah berani untuk mewujudkan Indonesia  yang benar-benar merdeka.

Komitmen dan keseriusan dari segenap anak negeri untuk menuju hakikat kemerdekaan Indonesia di berbagai bidang harus diwujudkan. Khusus untuk  presiden sebagai pemimpin bangsa dan Negara, ia harus segera mencari terobosan-terobosan cerdas dan berani dan memiliki kemauan politik yang radikal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang saat ini semakin carut-marut.

Segala bentuk tindakan kepemimpinan yang hanya mengandalkan  image, citra, retorika dan  kulit luar  kepemimpinan tanpa menghayati isi, makna dan hakikat kepemimpinan itu sendiri  wajib segera ditinggalkan demi mencapai kemerdekaan Indonesia yang substansial, bermartabat dan berkualitas tinggi.***
 

Editor: dedypurwadi
Sumber: bangkapos.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
74404 articles 12 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas