Jumat, 31 Juli 2015
Home » Kolom » Opini

Hakikat Kemerdekaan

Rabu, 7 September 2011 08:53

"Segala bentuk tindakan kepemimpinan yang hanya mengandalkan  image, citra, retorika dan  kulit luar  kepemimpinan tanpa menghayati isi, makna dan hakikat kepemimpinan itu sendiri  wajib segera ditinggalkan"

BANGSA Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke 66 tahun. Masyarakat Indonesia saling berlomba merayakannya. Entah itu lewat baca puisi, karnaval, atau bentuk upacara-upacara kemerdekaan lainnya. Namun, yang paling penting dan utama adalah kita harus memaknai kemerdekaan ini dari sisi bebas/merdekanya persoalan-persoalan bangsa.
Dalam konteks kemerdekaan Indonesia saat ini, persoalan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan sebagainya harus menjadi tolak ukur dalam melihat negara ini merdeka atau belum.

Ini artinya bahwa merdeka harus dipahami dari besarnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan strategis ekonomi yang diambil pemerintah harus banyak berpihak pada rakyat. Tidak boleh berpihak dan tersandera oleh kepentingan-kepentingan negara asing. Baik di sektor perbankan, asuransi jiwa, pasar modal, BUMN, minyak dan gas dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sementara yang kita lihat, paket kebijakan yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat sangat minim. Kesejahteraan rakyat “dianaktirikan”. Jaminan sosial bagi rakyat terbengkalai. Harga kebutuhan pokok semakin mahal. Pemerintah hanya mengandalkan besaran pertumbuhan ekonomi, yang tidak banyak menyumbangkan ekonomi riil masyarakat. Akibatnya, angka kemiskinan dan pengangguran masih belum berkurang secara signifikan. Kualitas hidup rakyat pun menjadi rendah.

Kemerdekaan Indonesia harus dibaca dari lenyapnya politik kotor di negeri ini. Sedangkan yang kita saksikan saat ini, percaturan politik yang dimainkan para politikus semakin remeh-temeh.

Kehidupan politik lebih banyak dimainkan dan dikuasai kepentingan elite politik baik atas nama kepentingan diri atau kelompoknya. Politik hanya dijadikan alat untuk memburu uang dan kekuasaan, miskin politik mensejahterakan rakyat. Partisipasi publik sebagai pemilik kekuaasaan tertinggi seringkali diabaikan dalam proses politik. Rakyat, yang seharusnya mendapat pendidikan politik yang sehat, malah sering menjadi korban  dan tumbal politik hasrat yang dimainkan para elite.

Hadirnya demokrasi subtansial, bukan sekedar prosedural, sebagai buah dari politik berkualitas tinggi sekaligus harapan utama rakyat pun masih jauh panggang dari api. Kualitas demokrasi masih rendah. Demokrasi hanya pada tataran citra, tanpa menyentuh makna dan hakikat demokrasi.

Halaman12
Editor: dedypurwadi
Sumber: bangkapos.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas