A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Menuju Pemilukada yang Berkualitas - Bangka Pos
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 21 Agustus 2014
Bangka Pos
Home » Kolom » Opini

Menuju Pemilukada yang Berkualitas

Rabu, 1 Februari 2012 11:27 WIB
Oleh: Rio Setiady, ST
Ketua DPW PKS Babel Bidang Kebijakan Publik


"KPUD sebagai wasit sekaligus promotor pemilukada sejatinya harus steril dari konflik kepentingan terhadap salah satu kontestan. Jangan sampai terjadi oknum penyelenggara pemilukada justru menjadi agen politik..."

KENDATI sudah mendekati titik puncak pesta demokrasi pemilihan Babel 1, belum begitu terasa nuansa persaingan ataupun perang  argumentasi visi misi calon kepala daerah. 

Apakah ini berarti  telah semakin dewasanya publik melewati momentum pemilukada ataukah para pemilih telah terlanjur bersikap apatis akibat harapan perbaikan hidup yang tak kunjung sesuai keinginan?
Tetapi yang jelas semua berharap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah  di Provinsi Babel dapat secara demokratis, tertib, dan berkualitas, sehingga iklim kondusif di Kabupaten/Kota se-Babel tetap terjaga.

Pemilukada yang Berkualitas

Setidaknya ada lima indikator pemilukada yang berkualitas yaitu pertama, proses penyelengaraannya sangat minim konflik. Walaupun secara alami konflik dalam pemilukada sulit dihindari karena pada momentum inilah partai politik akan berjuang sekuat tenaga dan amunisinya untuk meraih kursi kekuasaan. 

Di dalam Negara demokrasi pemilu merupakan mekanisme yang sah dan baku untuk meraih kursi kekuasaan. Itulah yang menjadikan semua partai politik akan menggalang kekuatan dan amunisi untuk meraih kemenangan dalam pemilu. 

Pada titik inilah potensi benturan konflik tidak bisa dihindari karena syahwat  kekuasaan  akan berhadapan dengan hukum yang harus ditegakkan dan dihormati sebagai aturan main untuk menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukumnya.

Potensi konflik pemilukada juga dapat muncul dari penyelenggara pemilu karena kurang memiliki integritas, kualitas, profesionalitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugasnya.

KPUD sebagai wasit sekaligus promotor pemilukada sejatinya harus steril dari konflik kepentingan terhadap salah satu kontestan. Jangan sampai terjadi oknum penyelenggara pemilukada justru menjadi agen politik para pasangan calon sehingga dalam menjalankan tugas otomatis jauh dari  netral dan dipastikan akan hilang independensinya.

Kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat yang terukur dari besarnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya atau semakin rendahnya golput. Masyarakat benar-benar berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya secara otonom tanpa intimidasi ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga pemilih akan lebih bebas, rasional, obyektif dan logis dalam menggunakan hak pilihnya. Ketiga, aspek  yuridis yaitu bahwa Pemilukada berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku artinya tidak terjadi pelanggaran yang bersifat prinsipil yang merusak tatanan dan nilai-nilai Pemilukada itu sendiri sebagai sarana demokrasi,  Keempat, menghasilkan pasangaan Gubernur/wakil gubernur yang kridibel, akseptabel, dan berkualitas.

Untuk pemilukada  yang damai diperlukan syarat yang harus dipenuhi yaitu semua proses penyelenggaraan dapat berjalan dengan tertib dan tepat waktunya, tidak ada atau minim gejolak dan konflik di masyarakat, sengketa pilkada dapat diselesaikan dengan cara mediasi, hasilnya diterima oleh semua pasangan calon, pendukungnya, dan masyarakat.

Kelima, aspek edukatif yaitu bahwa Pemilukada benar-benar berfungsi sebagai sarana atau media pendidikan politik rakyat ditingkat grossroot (akar rumput).  Memang politik uang masih menjadi hal yang menarik bagi sebagian masyarakat menengah ke bawah. Taraf hidup yang pas-pasan ditambah dengan beban hidup yang kian berat, terkadang menjadi penyebab bagi minimnya muatan pendidikan politik bagi masyarakat.

Sehingga proses demi proses yang dilalui dalam tahapan pemilukada tak lagi memperhatikan apakah masyarakat dapat tercerahkan dengan program-program yang di tawarkan oleh para kontestan? Apakah pemilihan kepala daerah dapat menjadi sebuah penyadaran publik sehingga  membuahkan inspirasi di tengah sikap apatis masyarakat yang kian merajalela.

Yang tidak kalah penting dari semua itu adalah perlunya partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan dengan Pemilukada Gubernur untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi ini dengan menggunakan hak pilihnya dengan benar, menghormati hak pilih orang lain, tidak melakukan provokasi yang dapat menimbulkan anarkisme, membantu aparat keamanan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pemilukada, menerima hasil pemilukada siapa pun yang terpilih, siap menang dan siap kalah.

Untuk mewujudkan hal ini maka sangat diharapkan peran semua elemen masyarakat mulai dari peserta Pemilukada,partai politik,  penyelenggara Pemilukada, pemerintah, DPRD, para mahasiswa, media massa. Ormas/LSM, Tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, PNS, TNI, Polri, dan masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama memulai langkah menuju Pemilukada yang  demokratis, berkualitas dan bermartabat. ***

Editor: dedypurwadi
Sumber: bangkapos.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
92855 articles 12 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas