Banyak Instalasi Listrik tak Standar

BAHAYA mengintai konsumen listrik PLN di Bangka Belitung. Pasalnya, masih ba¬nyak instalasi listrik

Banyak Instalasi Listrik tak Standar
www.instalasilistrikrumah.com
Ilustrasi

Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil) Babel saat melakukan survei sekaligus mengambil sampel listrik sambungan baru PLN di rumah-rumah warga Desa Kundi, Air Menduyung dan Bukit Terak, Bangka Barat belum lama ini menemukan setidaknya ada 55 rumah yang instalasi listriknya tidak standar.

“Dari hasil pemeriksaan Badan Konsuil bahwa instalasi listrik yang ditemukan tidak layak operasi itu karena tidak memiliki kabel grounding stop kontak. Ada juga elektroda pembumiannya kurang dalam,” ungkap Kepala Wilayah Badan Pelaksana Konsuil Bangka Belitung Yanuardi kepada Bangka Pos Group, Kamis (9/2).

Temuan lainnya, pemakaian MCB yang tidak ber-SNI (Standar Nasional Indonesia), kabel instalasi yang perwarnaannya  tidak sesuai dengan standar Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000, serta penggunaan kabel pertanahan hanya pada satu titik kotak kontak.
Temuan ini sebenarnya bukan hal baru di masyarakat.

Tidak sedikit warga mengeluh setelah melihat kabel listrik PLN yang baru dipasang di rumahnya ternyata ukurannya tidak memenuhi syarat atau standar operasi. Hanya saja, konsumen umumnya enggan melapor karena berbagai alasan, salah satunya takut aliran listrik ke rumahnya putus, atau ada pula yang sama sekali tidak tahu harus melapor ke mana.

Konsumen juga tidak mengetahui apakah instalasi di rumah mereka sudah ada Jaminan Instalasi Listrik (JIL) atau tidak, karena umumnya mereka tidak memegang berkas JIL tersebut.

Konsuil Babel sendiri baru dibentuk sekitar satu tahun lalu.  Yanuardi mengakui memasuki usianya satu tahun pada 10 Februari 2012, BP Konsuil Babel belum satu pun menerbitkan SLO untuk instalasi rumah konsumen tegangan rendah. Padahal PT PLN telah mengaliri listrik tegangan rendah lebih dari 100.000 sambungan baru ke konsumen di daerah ini.

Konsuil baru mengeluarkan SLO untuk instansi seperti BCA, 2 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) terdiri dari sekitar 200 pintu di Ketapang Pangkalbalam, serta RS Medika Stania Sungailiat.
Kondisi berbeda terjadi di Ke¬pulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat. Meski BP Konsuil di daerah itu baru dilantik beberapa bulan lalu, tapi sudah ribuan instalasi yang diperiksa. Ini mendapat dukungan dari PLN Wilayah setempat.

Yanuardi menegaskan, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setiap pengoperasian instalasi listrik harus memiliki SLO.
“Apabila mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO merupakan tindak pidana (pelanggaran hukum). Bahkan ada sanksinya.
Penyalaan listrik tanpa SLO diancam dengan pidana paling lama lima tahun dan denda paling ba¬nyak Rp 500 juta. Aturan ini terdapat dalam pasal 54 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2009,” jelas Yanuardi.

Akibat tidak memiliki SLO, lanjut Yanuardi, tidak hanya konsumen yang dirugikan, tetapi juga peme¬rintah. Karena, dengan tidak diberlakukannya SLO hingga tahun 2011 maka hampir Rp 1 miliar konstribusi pajak dari pemberlakukan SLO tidak masuk ke kas negara.
Yanuardi juga mengakui selain temuan di lapangan, banyak la¬poran masalah pemasangan instalasi yang tidak layak dan tidak standar berdasarkan PUIL 2000.

Untuk itu pihaknya mengharapkan Dinas Pertambangan dan Energi proaktif meminta kepada konsuil untuk melakukan peninjauan terhadap instalasi listrik di Babel.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: suhendri
Sumber: bangkapos.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help