Rusmin: Karir tak Jelas, PNS Berpolitik Praktis
Bangkapos.com - Rabu, 22 Februari 2012 22:09 WIB
Berita Terkait
- Ahok, Tionghoa-Nasrani yang Dipilih Muslim
- Hidayat: Ada 1,5 Juta Pemilih Misterius
- Hanya Foke Boleh Beriklan Selama Masa Tenang
- Foke Laporkan Jokowi ke Panwaslu
- Ketua MUI: Percaya Pada Hal Gaib Jangan Melunturkan…
- Enam Pasang Cagub-Cawagub DKI Lolos
- Hari Ini Pasangan Cagub DKI Diumumkan
- Ahok: Kampanye di Jakarta Paling Murah
- Beredar Akun Facebook Palsu Ketua MA
- Jokowi dan Foke Beradu Sebar Pamflet
Laporan wartawan Bangka Pos, Iwan Satriawan
BANGKAPOS.COM,BANGKA--Mengapa masih saja ada PNS yang terlibat politik praktis misal saat Pemilukada?
Pemerhati masalah sosial dan budaya Bangka Selatan Rusmin Sopyan mengungkapkan salah satu alasan lantaran sistem karier PNS yang tidak jelas.
Hal ini dikemukakannya menyikapi tertangkapnya RK, seorang oknum PNS Basel dalam dugaan kasus black campaign, Selasa (21/2/2012).
"Kondisi ini menyebabkn seolah-olah jabatan Kadin adalah jabatan politis sebagaimana menteri. Padahal Kadin adalah jabatan karier dengan standarisasi kepangkatan dan kompetensi," papar Rusmin, Rabu (22/2/2012).
Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka PNS yang berpolitik praktis tidak akan pernah dapat dihilangkan dalam momen-moment Pilkada.
"Apalagi hukuman terhadap PNS yang berpolitik hanya bersifat administratif ," imbuh Rusmin.
BANGKAPOS.COM,BANGKA--Mengapa masih saja ada PNS yang terlibat politik praktis misal saat Pemilukada?
Pemerhati masalah sosial dan budaya Bangka Selatan Rusmin Sopyan mengungkapkan salah satu alasan lantaran sistem karier PNS yang tidak jelas.
Hal ini dikemukakannya menyikapi tertangkapnya RK, seorang oknum PNS Basel dalam dugaan kasus black campaign, Selasa (21/2/2012).
"Kondisi ini menyebabkn seolah-olah jabatan Kadin adalah jabatan politis sebagaimana menteri. Padahal Kadin adalah jabatan karier dengan standarisasi kepangkatan dan kompetensi," papar Rusmin, Rabu (22/2/2012).
Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka PNS yang berpolitik praktis tidak akan pernah dapat dihilangkan dalam momen-moment Pilkada.
"Apalagi hukuman terhadap PNS yang berpolitik hanya bersifat administratif ," imbuh Rusmin.
Penulis : IwanS
Editor : emil
