A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Gunakan BBM Subsidi Terancam 3 Bulan Tahanan - Bangka Pos
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Bangka Pos

Gunakan BBM Subsidi Terancam 3 Bulan Tahanan

Jumat, 6 April 2012 19:16 WIB
Gunakan BBM Subsidi Terancam 3 Bulan Tahanan
net
ilustrasi
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

BANGKAPOS.COM, SAMARINDA - Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), punya aturan baru. Aturan mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Samarinda resmi diberlakukan pada 30 Maret lalu.

Dalam aturannya, perusahaan-perusahaan pertambangan nantinya dilarang menggunakan BBM subsidi, bila mereka terbukti menggunakan BBM subsidi, maka terancam hukuman antara lain kurungan penjara selama 3 bulan.

"Memang tidak langsung kita cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pemilik kendaraan batubara yang nekat membeli atau mencabut SITU bagi SPBU. Tapi sanksinya akan kita berlakukan secara bertahap, mengingat saat ini baru saja diberlakukan dengan diberikan surat teguran. Yang jelas Perwali ini akan terus gencar kita sosialisasikan, baik melalui media surat kabar maupun edaran-edaran," tegas Wakil Walikota Samarinda, Nusyirwan Ismail.

Tahapan yang dimaksud lanjut Nusyirwan, sanksi administrasi berupa teguran, peringatan atau pencabutan IUP bagi larangan kendaraan batubara, sedangkan pihak penjual baik SPBU, APMS, SPBB dan tempat penjualan BBM bersubsidi, jika melanggar akan dikenakan saksi administrasi berupa teguran, peringatan atau pencabutan SITU.

Terkait sanksi pidana, Nusyirwan mengatakan bahwa sudah jelas diatur dalam Pasal 6, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan tadi, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta serta pencabutan SITU.

"Perwali ini akan jalan terus, sesuai tujuan utama sebagai upaya mencegah penyimpangan distribusi dan ketepatan sasaran penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat. Makanya kita perlu mengatur penggunaan BBM non subsidi untuk kegiatan pertambangan batubara dan jenis kendaraan pribadi tertentu," kata Nusyirwan.
Editor: suhendri
Sumber: Tribunnews
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
102522 articles 12 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas