Perolehan Pajak Walet Bangka Belum Optimal

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Komisi B DPRD Bangka menilai perolehan pajak yang dipungut pemerintah daerah dari pengusaha burung walet belum optimal. Sementara petugas pajak walet terbentur pengawasan secara terus-menerus.

"Sejauh ini belum optimal dan nggak mungkin rasanya aparat Pemda mantau terus pengusaha walet manen hasil waletnya. Jadi mungkin berapa yang dilaporkan pengusaha, itu lah yang masuk. Kita memang tidak bisa menuduh jika pengusaha walet tidak transparan, tapi kemungkinan apapun bisa saja terjadi," kata Ketua Komisi B DPRD Bangka, H Hendra Yunus kepada bangkapos.com, Selasa (8/5/2012).

Politisi Partai Demokrat Dapil Merawang ini berharap instansi terkait mendata ulang masalah  walet. Tim gabungan juga diminta lebih aktif mengawasi persoalan yang terjadi.

"Kalau mengenai angka perolehan pajak walet secara detail saya lupa. Tapi yang jelas jarang tercapai. Saran kedepan instansi terkait mohon mendata kembali jumlah seluruh objek. Bila perlu tim gabungan dan Satpol PP turun ke lokasi walet. Selain itu perlu pendataan lokasi terkait RTRW.  Untuk pengaturan wilayahnya jangan sampai di pusat kota," tegas Hendra.