Polemik TPP DPPKAD Basel Berlanjut

"Namun setelah kami memberikan masukan secara pribadi maupun secara lembaga Perbup itu tetap dikeluarkan, itu hak preogatif Pemkab dalam membuat Perbup. Kami menolak, jika dianggap kami sudah memberikan persetujuan sebagaimana klaim dari DPPKAD," papar Samsir, Jumat (11/5).

Ia menjelaskan tambahan penghasilan kepada pegawai (TPP) memang dapat diberikan kepada PNS sesuai Permendagri No 59 tahun 2007 pasal 39 ayat 1. Yaitu berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan. Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dilakukan pada pembahasan KUA.