Zamhari Menduga Ada Mafia Tanah Terorganisir

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masih banyaknya kasus tumpang tindih lahan menyebabkan banyak terjadinya sengketa tanah. Menurut anggota DPRD Bangka Tengah (Bateng), Zamhari, hal itu disebabkan masih adanya indikasi mafia tanah yang teroganisir dengan baik.

Untuk itu Zamhari berharap Badan Pertanahan Nasional ( BPN) segera melakukan pendataan dan inventarisasi untuk meminimalisasi adanya surat atau sertifikat tanah palsu yang beredar.

Hal itu terkait dengan banyaknya tumpang tindih atau sertifikat tanah yang dobel atau tidak memiliki warkah, seperti yang terjadi pada salah warga Kabupaten Bangka Tengah Soeradi Soehud, baru-baru ini.

Zamhari berharap agar BPN Provinsi Bangka Belitung (Babel) melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai BPN di kota maupun kabupaten. Menurutnya, seandainya kelalaian pegawai BPN terus merambah masyarakat maka sengketa bakal terjadi di mana-mana.

"Bayangkan jika antar masyarakat berkelahi akibat sengketa tanah, akibatnya yang rugi masyarakat juga akhirnya. Ini harus segera disikapi. Kasus tanah ini bukan hanya satu dua saja, tetapi sudah sering terjadi. Indikasinya ada mafia tanah yang sengaja membuat sertifikat atau surat baru," ujar Zamhari.

Zamhari juga mengimbau  lurah, kades maupun camat jangan sekali kali merekomendasikan ataupun menerbitkan surat hak milik tanah milik seseorang tanpa ada kejelasan surat jual beli ataupun asal usulnya.

"Saya sangat dukung masyarakat jika menuntut lurah, kades ataupun camat yang tanda tangani surat hak milik tanah tanpa dasar jelas. Sebab orang-orang itulah mafia tanahnya. Kenapa demikian? Karena yang terjadi masyarakat sengketa tanah lantaran surat tanah terbit di lokasi sama namun tahunnya berbeda maka jangan tuntut sesama masyarakat tapi yang wajib masuk bui adalah yang merekomendasikan," pungkasnya.