Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza
BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Wajah Helmi (27) terlihat lesu. Bayang-bayang menyandang gelar sarjana hukum tahun depan terancam kandas.

Tahun ini, dia tak bisa ikut kuliah kerja nyata (KKN) di Universitas Bangka Belitung (UBB) lantaran telat membayar uang administrasi.

"Saya kerja di outsourching rokok Djarum. Waktu pendaftaran KKN tanggal 4 sampai 8 Juni, tidak ada uang untuk bayar. Lalu, orangtua pinjam uang ke tetangga, dapat Rp 1 juta. Tapi pas mau bayar tanggal 11 Juni, ditolak karena terlambat," ungkap Helmi kepada bangkapos.com saat mengadu ke Komisi IV DPRD Babel, Rabu (20/6/2012).

Warga Pintu Air, Pangkalpinang ini sangat berharap pihak rektorat memberi kesempatan dia bersama 46 mahasiswa lainnya ikut KKN.

"Saya dan kawan-kawan pontang-panting mengurus ke rektorat tanggal 11 sampai 19 Juni. Mahasiswa meminta kepada UBB untuk diberi izin KKN, tapi hasilnya nihil," ujarnya.

Serupa diungkapkan Safar, mahasiswa lainnya. Saat pendaftaran KKN, dia belum memiliki uang.

Gajinya sebagai sopir di Novotel, Bangka dibayarkan tanggal 25 setiap bulannya.

"Saya pinjam teman, Alhamdulillah bisa untuk bayar uang KKN. Tapi ditolak kampus karena lewat," imbuhnya.

Biaya KKN Rp 962 ribu ditambah ongkos hidup di Bangka selama KKN sebesar Rp 100 ribu, cukup berat dirasakan Safar. Tetapi, keinginan kuat menyelesaikan kuliah tak membuat Safar gentar.

"Saya mau bayar bang, tapi maklum saja, saya bukan mahasiswa kaya," tukasnya seraya berharap sebelum pembekalan KKN tanggal 23 Juni, masalah mereka dapat diselesaikan.

Lain lagi cerita Delfi, mahasiswa Fakultas Hukum. Karyawan FIF bagian surveyor ini terpaksa menggadaikan BPKB sepeda motornya.
"Tapi pas uang dari gadai BPKB ada, tapi ditolak. Sementara angsuran pinjaman tetap dibayar," ujarnya.

Terpisah Ketua Panitia KKN UBB 2012, Riwan Kusmiadi saat dikonfirmasi Bangkapos.com, menandaskan bahwa persoalan sebenarnya bukanlah soal mahasiwa yang tidak mampu membayar atau telat membayar.

Menurut Riwan, UBB sebagai penyelenggara KKN telah menyiapkan mekanisme tertentu bagi mahasiswa yang mempunyai kesulitan pembayaran.