Terkucil di Pulau Terpencil

Sekolah rusak masih banyak belum tersentuh perbaikan. Guru mata pelajaran ujian nasional kurang dan pendidikan guru masih sekolah pendidikan guru atau diploma 2. Dari 205 guru, yang sudah ikut sertifikasi belum sampai 20 orang.

”Pendidikan di Pulau Letti sering terlambat karena terhambat dari sisi informasi dan komunikasi,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Letti Y Lelatobur, di hadapan rombongan dari Bank Dunia saat kunjungan melihat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Saat ditanya lebih jauh soal kebijakan pemerintah pusat yang saat ini memprioritaskan peningkatan sarana prasarana pendidikan di pulau terluar dan terpencil, percepatan rehabilitasi sekolah rusak, hingga soal wajib belajar 12 tahun, Lelatobur lebih banyak menggeleng. Informasi seperti ini terasa jauh dari jangkauannya dan tak kunjung merambah Pulau Letti.

Lalu, Lelatobur pun menyampaikan permohonan supaya program PNPM juga bisa mengadakan internet untuk kepentingan akses informasi pendidikan. Di pulau ini, tak mudah menggunakan telepon seluler karena mesti berjarak sekitar dua meter dari menara.

Pulau Letti dengan penduduk 7.626 orang semakin terpencil saat cuaca buruk. Pada saat cuaca normal saja, akses ke pulau ini terbatas dengan kapal-kalap perintis yang minim. Untuk mencapai pulau ini dari ibu kota kabupaten di Pulau Kisar memakan waktu minimal empat jam pelayaran.

Maka, beralasan permintaan Lelatobur supaya program PNPM mandiri di pulau itu bisa memprioritaskan internet untuk pendidikan. Apalagi selama ini program PNPM mandirilah yang menjadi andalan untuk mengatasi beragam kebutuhan pendidikan di pulau ini.

Makaweru Dantje, Kepala SMPN Nuwewang, merasakan betul manfaat PNPM mandiri. Masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan memprioritaskan perbaikan gedung SMP yang rusak di desa ini.

Sebanyak 84 siswa pun akhirnya bisa sekolah pagi semua sehingga lebih bersemangat saat belajar. Bahkan, ada dua ruang kelas yang tersisa yang dipakai untuk perpustakaan dan gudang.

”Sebenarnya kami butuh perpustakaan yang layak, terutama untuk buku-buku. Semoga program PNPM bisa menyediakan perpustakaan,” ujar Makaweru.

Menjawab kebutuhan

Bagi masyarakat Pulau Letti, program PNPM seakan mampu menjawab kebutuhan dasar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Banyak program pendidikan yang didanai dari inisiatif masyarakat, mulai dari rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, pemberian seragam, tas dan alat-alat tulis, hingga pembangunan gedung taman kanak-kanak.

Di Desa Tomra, masyarakat mengusulkan dana PNPM untuk membangun gedung taman kanak-kanak yang dikelola ibu-ibu Dharma Wanita. Anak- anak usia dini pun terlayani meski dengan fasilitas pendidikan yang sederhana. Biaya sekolah Rp 5.000 per bulan.

Sunandar Syamsudin, Koordinator PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Maluku, mengatakan, masyarakat bisa mengusulkan dan memutuskan sendiri pembangunan yang mesti diprioritaskan. Program pendidikan juga termasuk yang dapat didanai lewat PNPM mandiri pedesaan.

”Apa yang dirasakan kebutuhan desa bisa diusulkan. Jika masyarakat merasa internet dan perpustakaan penting, bisa saja segera dimasukkan dalam program di Pulau Letti,” ujar Sunandar.

Ketika dana pendidikan nasional tak kunjung mengucur deras ke Pulau Letti untuk mengubah wajah pendidikan yang lebih baik, masyarakat menggagas sendiri dengan memasukkannya sebagai program prioritas di PNPM mandiri pedesaan. Tak heran, masyarakat menyebut PNPM ini bagai hujan dari langit yang membasahi Bumi Letti. (ELN)