Jumat, 19 Desember 2014
Bangka Pos

Upah 2013 Ditentukan Dewan Pengupahan Daerah

Rabu, 3 Oktober 2012 20:27 WIB

Upah 2013 Ditentukan Dewan Pengupahan Daerah
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Puluhan ribu buruh di kawasan Industri EJIP, Cikarang, Jawa Barat, turun ke jalan melakukan aksi mogok kerja nasional, Rabu (3/10/2012). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing menolak upah murah dan jalankan jaminan kesehatan.
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, kebutuhan penetapan upah pekerja pada 2013 akan mengacu pada hasil survei yang dilakukan masing-masing dewan pengupahan daerah.

”Makanya kita minta kepada gubernur, bupati, walikota supaya terlibat lebih pro aktif dalam survey yang objektif sesuai dengan kebutuhan pekerja menuju kebutuhan kehidupan layak,” kata Muhaimin Iskandar dalam rilisnya, Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Menurut Muhaimin, penetapan upah berdasarkan survey dewan pengupahan, sebelum diputuskan lewat SK Gubernur, benar-benar sudah diujikan secara terbuka dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pengusaha, Apindo, dan para buruh.

Aksi demo buruh secara nasional sejak siang sampai sore tadi, salah satu tuntutannya adalah upah yang layak, dan tidak murah.

Tuntutan lainnya adalah dihapuskannya sistem kerja alih daya, pemberlakuan menyeluruh jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan.

Sedang untuk jaminan sosial, lanjut Muhaimin, akan dikoordinir Kementerian Kesehatan. Namun masih ada satu poin yang belum tuntas, yaitu soal jaminan kesehatan iuran dari para pekerja.

Muhaimin menegaskan hal ini akan segera dituntaskan Menkes bersama para pengusaha.

“Kita akan bawa pembicaraan ini pada LKS Tripartit juga. Supaya perintah undang-undang SJSN tentang iuran bisa betul-betul bersifat adil. Semua warga negara masuk di dalam penanganan BPJS. Jaminan pensiun nanti BPJS tenaga kerja penggantinya Jamsostek tahun 2015,” tandasnya.
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas