BangkaPos/

Ini Aturan Uang Muka KPR Syariah

Bank Indonesia telah merilis aturan tentang uang muka pada kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan syariah.

Ini Aturan Uang Muka KPR Syariah
Shutterstock
Ilustrasi
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah merilis aturan tentang uang muka pada kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan syariah.

Aturan finance to value (FTV) di perbankan syariah itu sama dengan regulasi di perbankan konvensional.

Direktur Eksekutif Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Edy Setiadi menjelaskan aturan FTV untuk pembiayaan pemilikan rumah tipe di atas 70 m2 paling tinggi 70 persen.

"Itu dengan akad murabahah," kata Edy saat konferensi pers Bankers Dinner di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Menurut Edy, aturan FTV itu tidak termasuk untuk KPR subsidi pemerintah. Namun untuk pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqisah dan akad ijarah muntahiyah bittamlik paling tinggi 80 persen.

Artinya, bank hanya menanggung maksimal 80 persen dari total pembiayaan rumah dari nasabah. Sehingga sisanya harus disediakan oleh nasabah sendiri. "Ini akan meminimalisasi risiko dari nasabah," tambahnya.

Sementara untuk uang muka (down payment/DP) kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor sedikitnya 25 persen untuk pembelian kendaraan roda dua atau tiga.

Sementara uang muka untuk kendaraan roda empat untuk keperluan non produktif sedikitnya harus 30 persen dari pembiayaan.

Di sisi lain, BI masih memperbolehkan uang muka sebesar 20 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif. "Namun dengan syarat-syarat tertentu," jelasnya.

Syarat-syarat itu antara lain kendaraan tersebut untuk angkutan orang atau barang yang memiliki izin dan dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.

Selain itu, kendaraan tersebut diajukan secara perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki. "Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2013," jelasnya.

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help