Antara Efisiensi dan Efektifitas
BAGIAN Umum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menganggarkan dana untuk pembelian kendaraan dinas...
Secara manfaat, kendaraan dinas tentunya untuk menunjang kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan seiring peningkatan kebutuhan masyarakat, sudah sewajarnya pula sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan itu ditingkatkan.
Namun kiranya, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dibarengi pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demkian, masyarakatpun pasti rela uang yang disetor untuk pajak dan kemudian dimanfaatkan dalam belanja pemerintahan.
Bila dirunut, hampir setiap kali pengusulan kendaraan dinas baru selalu menjadi bahasan hangat. Tak sekadar menyinggung dana yang tampak fantastis, sisi manfaat turut dibicarakan dalam pengusulan tersebut.
Berbicara tentang jumlah dana, yang terlintas ada efisiensi penggunaan anggaran untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Jika memang mobilitas pejabat, yang mendapat kendaraan dinas, memang dibutuhkan masyarakat, rasanya tepat diusulkan pengadaan baru.
Namun berkaca dari jeritan masyarakat yang masuk ke redaksi Bangka Pos, kemungkinan pengusulan kendaraan dinas baru belum perlu sebanyak yang telah diajukan.
Masyarakat Babel masih banyak mengeluhkan kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan mereka. Termasuk kekurangan SDM yang bertugas di bagian pelayanan tertentu. Misalnya saja tenaga medis dengan keahlian khusus di pusat pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Belum lagi ditambah kebutuhan lain seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat cuaca atau penyebab lainnya.
Dengan permasalahan yang ada, sekiranya pemerintah telah membuat kajian sebelum akhirnya memutuskan sebuah pengusulan. Sehingga tak ada lagi kesan pengajuan usulan hanya sekadar untuk menghabiskan anggaran karena ternyata masih banyak kebutuhan lain yang lebih memberi manfaat bagi masyarakat. Pengusulan yang berdasar pada memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tentu akan mendapat apresiasi dari masyarakat itu sendiri yang telah secara langsung memberikan amanahnya kepada pemimpin mereka. (*)