Senin, 2 Maret 2015

Kewenangan DPD Perlu Dikuatkan

Jumat, 3 Mei 2013 18:47 WIB

Menurut Calon Anggota DPD dari DKI Jakarta, Rommy, DPD yang muncul sebagai produk amandemen ketiga UUD 1945 (pasal 22C dan 22D) merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi yang dipilih melalui suatu pemilihan secara langsung.

Akan tetapi, posisi politis DPD lemah karena kewenangan politiknya sebatas usul dan saran atau pertimbangan yang tentunya ditujukan kepada DPR.

"Sedangkan DPR RI dapat menerima atau tidak menerima usul atau masukan dari DPD tersebut," kata Rommy Jumat (3/5/2013).

Lebih jauh dia menjelaskan, keterkaitan antara fungsi konstitusional DPR dan DPD terletak pada keduanya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat.

Keduanya menjadi wujud representatif demokrasi. Dengan demikian, dalam sistem ketata-negaraan di Indonesia berlaku dua sistem lembaga perwakilan sekaligus, yaitu DPR yang mewakili konstituensi secara nasional dan DPD yang mewakili kepentingan daerah dan lokal.

"Oleh karena itulah dua sistem perwakilan kepentingan semacam ini dinamakan sitem dua kamar/bikameral (bicameralism). Saya kira in akan semakin memperkaya dan memperdalam demokrasi kita karena DPR tidak lagi menjadi satu-satunya penentu," ungkap Rommy, yang menyelesaikan pendidikan S2 di Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) ini.

Apalagi lanjut Rommy dalam negara kepulauan yang besar seperti Indonesia dan menganut sistem demokrasi,tetap harus ada dua kamar parlemen atau bikameral. Karena bikameral ini mewakili dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya agar tidak merugikan daerahnya.

Halaman123
Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas