Pemkab Bateng Masih Defisit 7,4 Miliar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Setelah dilakukan perubahan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2013, total belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp 648 470.135.400.

Belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp 295.700.033.500 naik  2,91 persen. Belanja langsung Rp 352.770.101.900 atau naik  24,15 persen dari anggaran sebelum perubahan.

Dari RKUA PPAS ini, dibandingkan pendapatan daerah dan belanja daerah Pemkab Bateng mengalami defisit Rp 83.216.967.800 atau 14,72 persen. Namun dapat ditutupi pembiayaan netto.

Kendati demikian Pemkab Bateng masih defisit  Rp 7.429.157.800. Pemkab Bateng bermodalkan keyakinan dan kerja keras, optimis defisit itu dapat ditutupi melalui sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Bangka Tengah, Patrianusa Syahrun dalam rapat paripurna penyampaian RKUA PPAS, Senin (20/05/2013).

"Rancangan perubahan APBD Kabupaten Bateng TA 2013 dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 565.253.167.600, yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 37.769.800  atau 6,68 % dari total pendapatan daerah, dana perimbangan sebesar Rp. 446.343.482.600 atau 78,96 % dari total pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 81.139.885.000 atau 14,36 % dari total pendapatan daerah.

Untuk belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp. 648.470.135.400 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 295.700.033.500 atau naik 2,91 % dari total belanja tidak langsung sebelum perubahan dean belanja langsung sebesar Rp. 352.770.101.900 atau terdapat kenaikan 24,15 % dari total belanja langsung sebelum perubahan," papar Patrianusa.

Patrianusa mengatakan, penambahan belanja tidak langsung dari sebelum perubahan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan para PNS, tambahan penghasilan guru PNS, tunjangan sertifikasi guru PNS, belanja hibah serta berbagai tunjangan lainnya yang sah. Sedangkan penambahan biaya langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yan diusulkan oleh SKPD.

"Berdasarkan SKPD, yang paling besar menyerap anggaran belanja langsung setelah perubahan, yakni Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 83.778.129.000 atau 23,75 % dari total belanja langsung dan turun sebesar Rp 1.686.690.000 atau 1,97 % dari APBD sebelum perubahan. Posisi kedua yakni Dinas Pendidikan sebesar Rp 49.228.410.600 atau 13,95 % dari total belanja langsung atau meningkat sebesar Rp 63,89 % dari APBD sebelum perubahan. Posisi ketiga serapan anggaran terbesar, yakni Dinas Kesehatan sebesar Rp 42.945.367.000 atau 13,17 % dari total belanja langsung atau naik sebesar Rp. 15.371.344.000 atau 55,74 % dari APBD sebelum perubahan," papar wabup.

Wabup berharap pembahasan RKUA dan PPAS yang akan dijalani bersama DPRD, dapat menghasilkan komposisi pembiayaan yang selektif dan sesuai dengan prioritas daerah.

"Adapun 6 prioritas pembangunan daerah tersebut, yakni peningkatan pelayanan publik, memantapkan pengembangan SDM dengan mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis, menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah dari pertanian, serta mengembangkan UMKM dan Koperasi, terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, tekonologi produksi, informasi dan pemasaran," jelas Patrianusa.

Ketua DPRD Bateng, Adet Mastur yang pagi itu, bertindak sebagai pimpinan rapat mengatakan, pembahasan terhadap RKUD dan PPAS akan dilaksanakan di tingkat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bateng.

Adet berharap dalam pembahasan nantinya dapat dilaksanakan secara teliti dan cermat dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami minta kiranya wabup Bateng dapat menugaskan Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemkab Bateng tanpa diwakilkan kepada staf yang tidak menguasai materi dalam pembahasan dengan Banggar DPRD nantinya. selain itu, bisa mengambil kebijakan langsung," kata Adet.