Dewan Anggap Pembangunan Basel Belum Terintegrasi
Anggota Komisi B DPRD Bangka Selatan (Basel) Samsir menilai pembangunan yang selama ini di lakukan di Basel masih bersifat parsial
Penulis: Iwan Satriawan |
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi B DPRD Bangka Selatan (Basel) Samsir menilai pembangunan yang selama ini di lakukan di Basel masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik antar dinas.
Ia mencontohkan, pembangunan ekonomi kerakyatan dengan program percetakan sawah, seharusnya ini sudah terintegrasi dengan dinas pekerjaan umum yang menangani sistim irigasinya dengan dinas lain seperti pertanian.
"Untuk saluran utama (primer) ini adalah tupoksi dari dinas pekerjaan umum, dan penguatan organisasi petani ini harus terintegrasi dengan badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian. Seperti program penyuluhan dan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani harus ada kerjasama dengan perkebunan, pertanian dan perikanan," ungkap Samsir, Selasa (21/5)
Menurutnya untuk masalah pertanian, sampai sekarang ini masih berjalan sendiri-sendiri seperti pembentukan kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pekebun, kelompok lada dan kelompok karet.
"Semuanya sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi sehingga orang yang ada di kelompok perikanan dan kelompok perkebunan sama, walaupun nama kelompoknya berbeda. Seharusnya semuanya berbeda orangnya sehingga jika ada 10 kelompok dengan anggota 20 orang berarti sudah ada 200 orang yang punya potensi untuk punya penghasilan. Jika keberhasilan dianggap 50 % artinya sudah 100 orang yang keluar dari status pengangguran dan kemiskinan. Namun sekarang dengan tumpang tindih anggota personil tetap tidak akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat malah semakin memperlebar gap antara yang kaya dan yang miskin," papar Samsir.
Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, Samsir mengharapkan kepada pemerintah bangka Selatan agar mengadakan koordinasi dengan membuat program yang terintegrasi antar dinas yang berkepentingan dalam satu program tersebut, melakukan penertibkan dengan memberlakukan data base kelompok dari semua dinas yang membuat program yang bersifat bantuan dengan sistim kelompok, untuk memastikan bahwa orang yang ada di setiap kelompok berbeda dan jangan ada 1 orang yang sama berada di 3 kelompok yang berbeda.
"Bapeda perlu memikirkan lagi dan menganalisa setiap kebijakan program agar menetapkan badan, dinas atau kontor yang bersinggungan agar mensupport program tersebut," ucapnya.