Anggaran Belanja Bengkak, Kabupaten Bangka Tak Dapat Kuota CPNS

Meski Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bangka telah mengusulkan formasi CPNS sebanyak 1.800 pegawai

Anggaran Belanja Bengkak, Kabupaten Bangka Tak Dapat Kuota CPNS
bangkapos.com/nurhayati
Kepala BKPP Kabupaten Bangka Baharita bersama Staf BKPP Kabupaten Bangka, Jumat (19/7/2013) saat menjelaskan mengenai perektrutan CPNS di BKPP Kabupaten Bangka.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Meski Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bangka telah mengusulkan formasi CPNS sebanyak 1.800 calon pegawai kepada Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan), Pemkab Bangka tidak mendapatkan kuota perektrutan CPNS tahun 2013. Hal itu dikarenakan anggaran untuk pembayaran gaji PNS dinilai terlalu besar oleh Kemenpan. Selain itu, jumlah PNS di Kabupaten Bangka dinilai terlalu banyak.

"Memang benar kita sudah mengusulkan formasi, Pangkalpinang memang tidak mengusulkan. Kita sudah mengusulkan sekitar 1.800 lebih tetapi kemudian dari Menpan mengkalkulasinya, dan salah satu syarat untuk belanja pegawai dan belanja publik 40:60 sedangkan kita sudah 49:51," kata Kepala BKPP Kabupaten Bangka Baharita, kepada bangkapos.com di BKPP Kabupaten Bangka, Jumat (19/7/2013).

Padahal Pemkab Bangka sudah menyiasati adanya belanja hibah, ternyata dari menteri keuangan tidak diperbolehkan.
Kendati demikian, dari persyaratan administrasi, Kabupaten Bangka lengkap baik dari kebutuhan pegawai, analisa jabatan dan persyaratan untuk pengajuan formasi CPNS.

Sedangkan untuk kabupaten pemekaran lainnya, yakni di Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat jumlah PNS belum banyak sekitar 2000 orang, sementara untuk Kabupaten Bangka jumlah PNS sebanyak 4.861 orang. Selain itu anggaran belanja pegawai di kabupaten pemekaran tersebut perbandingannya antara belanja pegawai dan belanja publik 30 : 70.

"Oleh karenanya Menpan menyatakan karena belanja pegawai se Indonesia itu yang tidak dapat kuota CPNS bukan kita saja. Kalau tidak salah, yang dapat itu cuma 227 kabupaten/kota sedangkan provinsi cuma 20 karena itu tadi belanja publiknya lebih kecil daripada belanja pegawai," ucapnnya.

Penulis: nurhayati
Editor: asmadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help