Minggu, 21 Desember 2014
Bangka Pos

KPU Pangkalpinang Minta MK Tolak Gugatan Ismiryadi-Abu Bakar

Jumat, 19 Juli 2013 00:27 WIB

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, JAKARTA --  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkalpinang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Ismiryadi-Abu Bakar. Menurut KPU, permintaan dan tudingan yang diarahkan tidak berdasar.

MK kembali menggelar sidang perkara No. 90/PHPU.D-XI/2013, Sengketa Pemilukada Kota Pangkalpinang tahun 2013, yang diajukan oleh pasangan Ismiyardi-Abu Bakar terkait tidak diloloskannya pasangan tersebut dalam Pemilukada Kota Pangkalpinang, Kamis pagi (18/7/2013).

Sidang dengan agenda mendengarkan respon dari termohon KPU Pangkalpinang, melalui kuasa hukum KPU, Jumli Jamaluddin dan Asli Basri.

Dikutip dari risalah persidangan yang dikutip dari laman resmi MK, Jumli mengatakan kalau SK penetapan hasil Pemilukada PAngkalpinang tidak ada kaitannya dengan pemohon. "Pemohon bukan peserta Pemilukada pada putaran pertama," katanya.

Jumli juga mengatakan pihaknya melakukan eksepsi terjadap guagatan SK KPU Nomor 30 tentang penetapan calon wali kota Pangkalpinang. Pasalnya, masalah itu masih dalam proses pengadilan tata usaha di Medan.

"Masih banding, belum berkekuatan hukum tetap. Prose sudah sampai pengiriman berkas," katanya.

Jumli juga mengatakan, pemohon tidak memasukan pihak terkait yakni kandidat yang memperoleh suara terbanyak 1 dan 2, yakni Udin Molen dan Irwansyah-Sopian. "Di dalam petitum pemohon untuk dibatalkan," katanya.

Masih dari kubu KPU, Asli Basri menyatakan bantahan KPU tidak melakukan proses verifikasi.

"Kita menilai verifikasi dengan klarifikasi itu berbeda. Kalau verifikasi terkait administrasi, kalau klarifikasi itu menanyakan dengan instansi-instansi terkait dengan dokumen itu," kata Asli ketika dikonfirmasi.

Terkait keputusan dari PTUN Palembang yang memasukan nama Pemohon dalam Pemilukada Kota Pangkalpinang, Termohon sedang melakukan banding terhadap dalil Pemohon tersebut. Serta sembilan partai politik yang mendukung Pemohon tidak diloloskan oleh PTUN Palembang.

Asli mengatakan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, yang didalilkan oleh Pemohon, KPU Kota Pangkalpinang telah mengkroscek ke panwaslu dan kepolisian, terhadap soal verifikasi dan penonaktifan tiga orang komisioner.

"Termohon KPU Kota Pangkalpinang meminta kepada majelis hakim konstitusi untuk menolak seluruh permohonan Pemohon," ujar Asli.

Sidang Sengketa Pemilukada Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, akan dilanjutkan pada hari Senin (22/7/2013), dengan agenda mendengarkan keterangan ahli atau saksi dari Pemohon, saksi dari Termohon KPU.

Penulis: teddymalaka
Editor: asmadi
Sumber: bangkapos.com

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas