Rahmat: Persetujuan Prinsip CPNS Belitung 174 Formasi

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) RI menyetujui tambahan alokasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah.

Rahmat: Persetujuan Prinsip CPNS Belitung 174 Formasi
net
ilustrasi

Laporan Wartawan Pos Belitung Edi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) RI menyetujui tambahan alokasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah. Untuk Kabupaten Belitung persetujuan prinsipnya sebanyak 174 formasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari formasi yang diajukan BKD Kabupaten Belitung sebanyak 425 formasi.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Belitung Rahmat Kurniawan menjelaskan, menpan sudah menyetujuinya dan ditandatangani 12 Juli 2013. Namun data diserahkan ke BKD Kabupaten Belitung, Kamis (18/7/2013) di Balai Sarbini Jakarta.

"Bukan ketetapan melainkan persetujuan prinsip tambahan alokasi pegawai. Belitung disetujui 174 formasi," kata Rahmat kepada Pos Belitung (bangkapos.com), Jumat (19/7/2013).

Dari 174 formasi ini, Rahmat menyebutkan tenaga guru mendominasi dengan prosentase sebesar 55 persen. Lalu disusul tenaga kesehatan 35 persen dan tenaga teknis 10 persen.

"Sesuai petunjuk Menpan, semua berbasis jabatan termasuk teknis fungsional yang sudah diarahkan Menpan," ucapnya.

Khusus tenaga teknis, Rahmat mengatakan, sudah ada jabatan teknis fungsional yang diarahkan langsung. Namun, semua masih harus dikaji ulang dan akan disampaikan kembali ke Menpan sesegera mungkin.

"Sebagai contoh, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perikanan, pemandu wisata dan pengawas teknis jalan dan jembatan," ungkapnya.

Untuk penerimaan CPNS tahun 2013, Rahmat mengatakan belum ada ketetapan tanggal pelaksanaannya. Diprediksi, awal Oktober atau akhir September 2013.

"Akan ada pemberitahuan dan ketetapan dari menpan. Perkiraan kami, Oktober atau akhir September nanti," jelasnya.

Persetujuan prinsip tambahan alokasi pegawai daerah jelas Rahmat tidak berlaku di semua provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

"Tidak semua. Sesuai informasi dari menpan hanya ada persetujuan di 20 provinsi, 227 kabupaten/kota dan 68 instansi atau departemen," ujarnya.

Penulis: ediyusmanto
Editor: asmadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved