• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 3 September 2014
Bangka Pos

Mendagri Mengaku Tidak Tahu Soal Tuduhan Nazaruddin

Jumat, 2 Agustus 2013 17:35 WIB
Mendagri Mengaku Tidak Tahu Soal Tuduhan Nazaruddin
SERAMBI INDONESIA /BUDI FATRIA
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menanggapi soal ocehan Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang menyebut proyek e-KTP yang bernilai Rp 6 triliun ada bagi-bagi jatah uang ratusan miliar kepada sejumlah pejabat, terutama kepada Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto.

"Itu kan bukan sekarang itu, udah lama nyanyiannya seperti itu. Tapi untuk diketahui saja, itu tidak terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Yang terkait dengan kementerian dalam negeri kan ini proses tender. Dan sebelum diumumkan Nazaruddin sudah ditangkap," kata Mendagri di kantor Presiden Jakarta, Jumat (2/8/2013).

Mendagri juga menanyakan proyek e-KTP mana yang dimaksud oleh Nazaruddin. "KTP yang mana? KTP itu kan ada uji coba pada tahun 2008, 2009 dan 2010, ada yang proyek 2011 ini. Kita kan enggak tahu yang mana? Tapi kalau yang dia katakan yang 2011 ini, berarti Nazaruddin sudah tertangkap, ini belum selesai tender.Yang waktu sama saya ya, jadi saya enggak tahu yang mana itu," kata Mendagri.

Menurut Mendagri dia sudah melakukan pengecekan soal pernyataan Nazaruddin itu. "Kapan Nazaruddin menjadi tersangka? Dan kapan pengumuman tender dan ternyata Nazaruddin sudah ditahan ini belum ditender. Belum diumumkan," kata dia.

Dijelaskan masalah proyek e-KTP bukan kewenangan pemerintah. "Kalau ke kita kan kita bertanggung jawab harga ke pabrik, sesudah itu harga ini kita rumuskan, itu saya datang ke KPK melihat ini harga yang ditawarkan ke publik sesudah itu kita buat oleh tim yaitu 16 kementerian lembaga dirumuskan satu per satu," kata Mendagri.

Demikian pula, kata Mendagri, pihaknya meminta audit BPK soal pengadaan e-KTP ini. "Kemudian atas audit itulah dilakukan penawaran, setelah tender kita minta lagi audit BPK, sudah betul apa enggak? Nah saya enggak ngeti, yang mana nih maksudnya? Jadi kalau bukan tender kita kasih tau, kalau yang tender ini kan sudah 2 tahun diperiksa KPK,' kata dia.

Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
579894 articles 12 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas