Menunggu Aksi Jokowi Tertibkan Prostitusi di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menertibkan prostitusi di Jakarta. Namun, ia belum mengungkapkan konsep kebijakan tersebut

Menunggu Aksi Jokowi Tertibkan Prostitusi di Jakarta
Wartakotalive.com/Banu Adikara
Aparat Polsektro Tanjung Duren menggelar sweeping tempat hiburan malam, Selasa (9/7/2013) dini hari. Sweeping digelar di kawasan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

BANGKAPOS.COM, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana menertibkan prostitusi di Jakarta. Namun, ia belum mengungkapkan konsep kebijakan tersebut dan waktu pelaksanaannya. Menurut Jokowi, ia akan terlebih dulu mengunjungi lokasi-lokasi prostitusi dan mempelajari masalahnya.

Berkaitan dengan rencana itu, sejumlah pengamat memberikan pandangan soal prostitusi di Jakarta.

Kriminolog Reza Indragiri Amriel menjelaskan, tempat-tempat prostitusi tak jarang menjadi benih kriminalitas dan masalah sosial. Menurutnya, berdasarkan banyak penelitian soal kejahatan, hal-hal yang berkaitan dengan lokasi prostitusi selalu menjadi yang tertinggi.

"Keberadaan perempuan di sana (prostitusi), itu sudah masuk dalam unsur pidana. Ada human trafficking dan ada perbudakan perempuan," ujar Reza, Kamis (15/8/2013) sore.

Reza menjelaskan, dipandang dengan teori jendela pecah (broken window), pembiaran terhadap tempat prostitusi bisa membuat orang baik menjadi jahat tanpa didahului konflik dan provokasi. Reza pun menilai penertiban prostitusi perlu dilakukan.

"Jadi dua hal ini sudah memperkuat, kalau di situ menjadi tempat beranak pinaknya benih kejahatan," ujar Reza.

Senada dengan Reza, pengamat dari Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, tempat prostitusi berpotensi besar memunculkan kriminalitas, premanisme, perebutan kekuasaan, keterlibatan oknum aparat, hingga masalah narkoba dan minuman keras.

Neta pun menilai, Jokowi perlu melakukan tindakan penertiban. Tindakan itu, menurut Neta, bisa melibatkan polisi, dalam hal ini Unit Perjudian dan Asusila (Unit Judisila), serta perangkat Provinsi DKI Jakarta sendiri, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

"Kebetulan, selain polisi, peran pemda cukup besar di bagian pembinaan. Tapi ini sepertinya tidak maksimal untuk pembinaannya. Cenderung terbiarkan, akibatnya kriminalitas meningkat. Dan karena terbiarkan, premanisme tumbuh," tambah Neta.

Neta menjelaskan, tanpa peran Pemerintah Provinsi DKI dan polisi, masalah baru bisa muncul dari pihak-pihak yang menolak keberadaan lokasi prostitusi.

Halaman
12
Tags
jokowi
Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved