Aktivitas DPRD Bateng Mati Suri

Belum jelasnya keabsahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Tengah beberapa waktu lalu.

Aktivitas DPRD Bateng Mati Suri
bangkapos.com/zulkodri
Ruang komisi II DPRD Bangka Tengah yang kosong, tanpa aktivitas. Hal yang sama juga terjadi, di ruang komisi I, dan III, Selasa ( 10/09/2013).

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Belum jelasnya keabsahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Tengah beberapa waktu lalu. Ternyata masih menyisakan permasalahan sendiri. Bahkan aktivitas di ruang komisi, sama sekali tidak tampak bagaikan mati suri.

Pantauan bangkapos.com, Selasa (10/09/2013) sekitar pukul 10.00 - 11.30 WIB, tidak aktivitas sama sekali ruang komisi, baik komisi I, II dan III sama sekali tidak ada aktivitas. Sejumlah anggota dewan lebih memilih berada di ruang komisi. Kalaupun ada hanya beberapa saja yang berada di komisi. Itu juga sekedar membaca koran.

Salah satu anggota DPRD Bateng, dari fraksi kerakyatan, Taufik mengatakan DPRD sekarang ini, vakum.

" Iya sekarang ini, vakum. tidak berjalan, belum jelas sejak rapim yang dihadiri pimpinan fraksi, kemarin itu ditunda. Belum jelas sampai sekarang," ujarnya.

Hal senada dikatakan Zamhari sebagai wakil rakyat dirinya sangat prihatin, melihat permasalahan yang terjadi di DPRD Bateng saat ini. Sebab apabila permasalahan ini, tidak segera diatasi, maka akan membuat program dan rencana kerja selanjutnya akan berantakan. Apalagi, menurut jadwal pertengahan bulan ini, seharusnya membahas RKUA dan PPAS APBD 2013.

" Inilah yang disebut politik dagang sapi. Dan yang sangat dirugikan adalah, rakyat yang telah memilih wakil rakyat. Lobi dalam politik itu, hal biasa dan pasti terjadi, di DPRD dimanapun. Tetapi kalau tidak komitmen, terhadap hasil sebuah lobby ini, yang mengakibatkan DPRD vakum," ujarnya.

Menurut Zamhari dirinya setuju dengan sekretaris fraksi kerakyatan ( Maryam).
Kalah menang itu, hal biasa dalam pemilihan. Tetapi ketika dikhianati dalam sebuah keputusan bersama. Ini yang menyakitkan.

" Rakyat bisa melihat dan menterjemahkan sendiri. Kalau saya ditanya pribadi. Saya lebih baik menjadi anggota dewan yang bergaya oposisi bahkan lebih keras lagi. Saya berharap fraksi kerakyatan dan PPP juga untuk beroposisi lebih keras. Fungsikan tugas kita sebagai anggota dewan yang sesungguhnya yang kritis. Jangan hanya bagus luarnya saja. Tetapi dalamnya bobrok. Percuma bagus, lima tahun, tetapi selanjutnya, malah semakin parah," pungkasnya.

Untuk diketahui seperti diberitakan sebelumnya, perombakan alat kelengkapan DPRD menuai protes dua fraksi yakni Fraksi PPP dan Fraksi Kerakyatan yang menilai pemilihan alat kelengkapan Dewan Bateng tidak sah dan melanggar serta menerobos aturan yang berlaku.

Sekretaris Fraksi Kerakyatan DPRD Bangka Tengah, Maryam kepada wartawan, Kamis (05/09/2013)  mengatakan bahwa pengesahan alat kelengkapan DPRD telah melanggar undang-undang. Bahkan mekanisme pemilihan juga sudah melanggar.

" Tadi sudah kita sampaikan di Rapim yang dihadiri semua fraksi. Kita meminta agar proses pemilihan diulang," ujarnya.

Proses dan mekanisme yang dilanggar, lanjut Maryam diceritakannya saat itu, berdasarkan jadwal,Senin (02/09/2013) itu, jadwalnya rapat paripurna pembubaran, pengumuman dan pemilihan. Tetapi kenyataannya yang hanya rapat paripurna hanya pembubaran dan pengumuman saja. Sedangkan pemilihan tidak dilakukan melalui rapat paripurna.

" Pas rapat paripurna hanya pembubaran dan pengumuman saja. Sudah itu ditutup. Sedangkan pemilihan tidak melalui rapat paripurna. Dan kita tidak diberi waktu untuk melakukan protes. Untuk itulah kenapa kita tidak hadir pas paripurna pengesahan alat kelengkapan dewan, Selasa (03/09/2013). Pada saat rapat paripurnanya juga tidak sah, karena tidak quorum anggota yang hadir hanya 12 orang,"ulasnya.

Saat disinggung, apakah pemilihan ulang alat kelengkapan dewan ini, karena fraksi mereka ketidakpuasan tidak mendapatkan jabatan di alat kelengkapan dewan, Maryam menegaskan, hal itu tidak benar.
Sebab sejak awal mereka tidak mempersoalkan kalah dan menang. Hal itu, menurutnya dinamika politik.

" Kalau itu, tidak benar. Sejak awal soal kalah dan menang itu dinamika politik. Soal puas tidak puas hal yang wajar, selama tidak mengangu proses.," ungkapnya seraya juga mengeluhkan proses pemilihan tidak ada sela hari. "Kalau ada bisa kita sampaikan secara tertulis. Dan saat itu, keadaan tidak kondusif saat itu. Baik secara lisan dan tertulis," ungkap.

Hal senada dikatakan, Ketua Fraksi PPP, Syahroni bahwa sejak awal pihaknya sudah mengajukan protes. Bahkan saat pemilihan pihaknya tidak memberikan suara atau abstain.

" Ini sudah jelas melanggar UU no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 322 ayat 2 butir C, dimana rapat paripurna dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b. Hari ini, saja hasil rapat pimpinan, termasuk pimpinan komisi, tadi kami menyampaikan supaya alat kelengkapan dewan dilakukan pemilihan ulang. Karena apabila dilanjutkan, maka kedepannya semuanya melanggar. Bahkan saya sendiri takut ambil gaji saya. Karena kalau tidak syah, maka semuanya kedepan tidak syah," tegasnya.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved