Kasus Sumur Bor, Kejati dan BPK Saling Tuding

Perkara kasus dugan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan sumur bor sampai saat ini

Kasus Sumur Bor, Kejati dan BPK Saling Tuding
bangkapos.com/ryan
Kabag Humas BPK RI Perwakilan Babel, Irawan didampingi stafnya saat menjelaskan perkembangan tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi termasuk kasus sumur bor.

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Perkara kasus dugan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan sumur bor sampai saat ini dinilai tak tuntas dalam pengusutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaan di daerah.

Hal tersebut dikarenakan menurut pihak Kejaksaan Tinggi provinsi kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) justru pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan provinsi kepulauan Bangka Belitung dianggap tidak dapat menghitung kerugian keuangan negara.

"Alasannya pihak BPK Babel tidak bisa menghitung kerugian keuangan negara terkait kasus sumur bor itu. Dan pihak kita (Kejati Babel--red) masih memerlukan data tambahan," ujar Kepala Kejati Babel, Budiono SH melalui kasi Penerangan Hukum Kejati Babel, Rindang Onasis SH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/9/2013) siang.

Terpisah, Ketua BPK-RI Perwakilan Babel Bingkros Hutabarat melalui Kabag Humasnya, Irawan didampingi seorang stafnya saat dikonfirmasi terkait persoalan kasus proyek sumur bor sampai saat ini pengungkapan dugaan korupsi tersebut belum tuntas lantaran pihak Kejati Babel menuding pihak BPK-RI Babel tidak dapat membantu mengaudit perhitungan kerugian keuangan negara. Akan tetapi Irawan justru membantah tudingan tersebut.

"Saya tegaskan dalam hal ini pihak kita sudah menyerahkan dokumen kepada pihak Kejati Babel termasuk untuk kasus sumur bor itu. Bahkan beberapa waktu orang Kejati Babel ada mendatangi kantor kita (BPK-RI Babel--red). Dan hari ini pun kita sudah menyerahkan semua dokumen itu," bantah Irawan saat ditemui di kantor BPK-RI Perwakilan Babel Selasa (10/9/2013) siang.

Sebaliknya Irawan kembali menegaskan sesungguhnya pihak BPK-RI Babel sendiri sempat meminta kelengkapan dokumen kepada pihak Kejati Babel terkait guna menindaklanjuti perkara kasus dugaan korupsi sumur bor. Namun justru pihak Kejati Babel sendiri dianggapnya tidak koorperatif.

"Jadi bagaimana kita mau menghitung kerugiannya itu sementara kita sempat meminta sejumlah dokumen untuk kepentingan kegiatan kita tadi. Tapi dari pihak Kejati Babel sendiri malah tidak memberikannya kepada kita," pungkasnya.

Tags
korupsi
Penulis: ryan augusta
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved