Demokrat Sebut Jokowi Cari Perhatian

Ketika kasus penyadapan oleh Australia mencuat, Jokowi adem-ayem Saat Edward Snowden (mantan kontraktor CIA) membeberkan

Demokrat Sebut Jokowi Cari Perhatian
WARTAKOTA/Henry Lopulalan
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak mencari sensasi lewat isu penyadapan.

"Ketika kasus penyadapan oleh Australia mencuat, Jokowi adem-ayem Saat Edward Snowden (mantan kontraktor CIA) membeberkan kedutaan-kedutaan besar di Jakarta jadi pusat sadapan, Jokowi diam seribu bahasa," kata Pohan di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Wakil Ketua Komisi I DPR itu jadi mempertanyakan sikap Jokowi yang reaktif atas penemuan alat sadap rumah dinasnya. "Kalau sekarang dia teriak-teriak tentang rumahnya sendiri, ini ada apa. Minta dikasihanikah? Cari perhatiankah?" kata Pohan. "Doa saya sih, Jokowi lurus-lurus saja," imbuhnya.

Pohan mengaku ia bisa memaklumi bila kini Jokowi bereaksi terhadap penyadapan di rumah dinasnya. "Kami maklum saja, Jokowi kan sedang ambisi capres, jadi perlu caper (cari perhatian)," tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan tidak yakin jika alat sadap di rumah dinas Jokowi dipasang oleh internal PDIP. "Saya rasa tidak mungkin dilakukan PDIP. Itu saya rasa tidak mungkin," kata Ferry di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Menurut Ferry, ada pihak yang khawatir terhadap Jokowi yang pamornya makin bersinar.

Di sisi lain, kata Ferry, isu penyadapan di rumah dinas Jokowi justru menguntungkan mantan Wali Kota Solo itu karena nama Jokowi terus jadi bahan pembicaraan. "Jokowi itu sesuatu. (Adanya isu penyadapan) akan menambah poin dia," kata Ferry.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo ikut angkat bicara mengenai penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo. Ia mengatakan semua pimpinan partai politik memang rawan disadap.

"Oleh siapa? Yang punya kemampuan dan kewenangan menyadap adalah KPK, BIN, dan kepolisian. Masalahnya, penggunaan kewenangan penyadapan ini tidak diatur ketat. Akibatnya, potensi penyalahgunaannya juga besar sekali," kata Drajad melalui pesan singkat, Jumat (21/2/2014).

Drajad menilai tidak ada yang dapat menjamin KPK hanya melakukan penyadapan untuk pemberantasan korupsi. Menurut Drajad, pegawai dan pimpinan KPK adalah manusia Indonesia yang rawan menyalahgunakan kekuasaan.

Halaman
12
Tags
Penyadapan
Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved