Gandeng BPK, Jokowi Tegaskan Tak Ada Lagi Transaksi Menyimpang

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin, penyalahgunaan anggaran di Pemprov DKI Jakarta tidak akan ada lagi. Sebab, Pemprov DKI Jakarta telah menggandeng BPK untuk mengawasi setiap transaksi kas DKI di bank-bank BUMN, yakni BNI, BRI dan Bank Mandiri.

"Kalau bank sudah mempunyai lebih dari 2.000 cabang dan BPK melakukan audit, saya kira ini bagus untuk orang takut melakukan perbuatan tidak baik dengan penyimpangan anggaran," kata Jokowi, di BPK RI, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Dalam seremonialnya, Jokowi melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Bambang Pamungkas, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BNI Gatit Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama BRI Sofyan Basir. Serta disaksikan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Tujuan penandatanganan kerjasama ini agar pengawasan keuangan negara dapat dilakukan dengan efisien dan transparan.

"Saya kira itu sistem yang dibangun dalam rangka mempersempit, menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat tidak baik," kata Jokowi.

Kepala BPK RI Hadi Poernomo mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang berani mengawasi anggaran yang dikelola oleh Bank DKI. Menurut dia, Pemprov DKI yang pertama kali mempersilakan BPK untuk mengaudit.

Selama ini, BPK mengaku kesulitan mengaudit transaksi akses keluar masuk kas di Pemprov DKI lantaran sistemnya masih manual. Dengan sistem baru ini, proses audit akan lebih cepat dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Kredibilitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan jauh lebih kredibel dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Melalui kesepakatan bersama ini, juga diyakini dapat tercipta "e-audit financial tracking" yang akan memberikan manfaat bagi Pemprov DKI.

"Selama di Pemprov DKI, pemerintahan ini (Jokowi-Basuki) untuk pertama kalinya berani melakukan sistem transaksi online," kata Hadi.