BangkaPos/

PT BBL Kembali Dipanggil Dewan Bateng

Setelah sebelumnya sempat dipangil, lantaran adanya permasalahan ketenagakerjaan

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Setelah sebelumnya sempat dipangil, lantaran adanya permasalahan ketenagakerjaan beberapa waktu lalu.

Kali ini, dengan masalah yang sama, Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Tengah kembali akan memanggil pihak PT BBL untuk mengklarifikasi adanya laporan dari pekerja PT BBL sebanyak yang dipending karena faktor usia namun  tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari perusahaan.

Selain itu, juga ada keluhan dari pekerja yang mempertanyakan kejelasan status mereka diperusahaan tersebut.

Anggota DPRD Bateng, Edi Purwanto kepada bangkapos.com, Kamis (15/01/2015) mengatakan sejumlah keluhan pekerja PT BBL kembali terdengar oleh mereka, sehingga mereka berinisiatif untuk kembali memanggil pihak perusahaan.

" Iya rencananya dalam waktu dekat kita akan panggil kembali pihak PT BBL. Untuk kembali melakukan sejumlah klarifikasi permasalahan ketengakerjaan di perusahaan perkebunan sawit tersebut. Selain itu, kita juga mempertanyakan sampai sejauh mana hasil penyelesaian empat pekerja yang dipecat beberapa waktu lalu, hasilnya bagaimana," ucapnya.

Dikatakan Edi, belakangan ini, PT BBL yang bergerak di bidang perkebunan sawit ini, banyak sekali adanya permasalahan ketenagakerjaan. Untuk itu, pihaknya menegaskan bersama Dinas terkait akan segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan perusahaan tersebut.

Bahkan tegas Edi, apabila hasil evaluasi tersebut, keberadaan PT BBL sama sekali tidak menguntungkan, maka bukan tidak mungkin pihaknya akan memberi rekomendasi agar izin perusahaan tersebut untuk dicabut.

" Sudah sering kita dengar masalah ketenagakerjaan ini, banyak gejolak terjadi. Kalau memang tidak menguntungkan buat masyarakat, mendingan kita rekomendasikan untuk dicabut saja izinnya, untuk apa dipertahankan," ucap Edi tegas.

Sementara itu, salah satu pekerja PT BBL saat dikonfirmasi bangkapos.com, mengakui memang ada beberapa permasalahan yang terjadi di PT BBL terutama soal ketenagakerjaan.

" Iya memang ada itu pekerja bik-bik (istilah bangka untuk orang lebih tua perempuan) di berhetikan, dengan alasan pekerjaannya sudah tidak baik, namun tanpa mendapat sepeser apapun," ucap Jumlan.

Diakui Jumlan berdasarkan informasi yang ia ketahui, sebelumnya di awal-awal berjalan hingga 2007 di PT BBL sama sekali tidak ada gejolak persoalan yang terjadi. Berbagai persoalan mulai terjadi ketika diambil alih oleh gorup Sinar Mas.

" Kalau dulu masih enak, masih bagus, ada dapat jamsostek. Sejak diambil alih sama Sinar Mas Group, perusahaan inikan kerjasama dengan Malaysia. Mulai banyak keluhan," ucapnya.

Baru-baru ini, saja lanjut Jumlan mereka yang berjumlah sekitar 294 orang sempat mogok kerja selama satu minggu karena mempertanyakan kejelasan status mereka.

" Kami saja baru selesai mogok kerja, baru Senin tadi mulai kerja lagi. Selain itu, kita minta agar, perusahaan tetap memberlakukan dalam satu minggu itu enam hari kerja, bukan sekarang ini, satu minggu hanya empat hari kerja, alasannya ada Kepmen mengatur itu, boleh empat hari kerja, ini kami pertanyakan juga, sebab kita kerja perhari dibayar 84 ribu. Kalau dihitung sebulan saja, enam hari kerja belum sampai UMP, apalagi empat hari kerja," ucap Jumlan, seraya menyatakan hal ini, sudah mereka laporkan ke pihak KPSI, maupun angota dewan," urainya.

Sementara itu,Wawan Susanto selaku HR SPM 2 PT Bumi Bangka Lestari ketika dikonfirmasi bangkapos.com mengatakan belum mengetahui secara pasti akan adanya pemangilan kembali dari DPRD Bateng.
Bahkan menurutnya tidak ada permasalahan soal adanya pemberhentian (pending) tenaga kerja.
" Untuk di Bangka Tengah kita tidak ada pending. Sejauh ini, tidak ada permasalahan," ujarnya singkat.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help