Pengacara BG Siap Buktikan Penetapan Tersangka oleh KPK Tidak Sah

Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Frederich Yunadi, mengungkapkan, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah bukti yang menunjukkan

Pengacara BG Siap Buktikan Penetapan Tersangka oleh KPK Tidak Sah
KANDIDAT KALPORI - Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan keluar dari Gedung Komisi Pemberatas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat(26/7). Jendral berbintang tiga ini melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara (LHKPN) kandidat Kapolri. (Warta Kota/henry lopulalan) 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, — Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Frederich Yunadi, mengungkapkan, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa penetapan Budi sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Bukti-bukti itu akan diungkapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimulai pada hari ini, Senin (2/2/2015).

"Sesuai UU, pimpinan KPK terdiri dari lima orang. Tapi, kemarin hanya empat orang. Otomatis, apa pun keputusan yang diambil tak sah," ujar dia, di PN Jakarta Selatan, Senin.

Selain itu, menurut dia, Budi Gunawan telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kepemilikan rekening tidak wajar. Yunadi mengatakan, dari penyelidikan tersebut, dinyatakan bahwa tak ada yang mencurigakan dari rekening Budi Gunawan.

"Negara kita ini negara hukum, apa yang terjadi kalau penegak hukum tidak mematuhi hukum? Bubarkan saja NKRI kalau penegak hukum tidak menghormati hukum," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan dimulai pada hari ini. Sidang dengan nomor perkara 04/pid/prap/2015/PN Jakarta Selatan itu dipastikan tak dihadiri oleh Budi dan hanya dihadiri oleh tim kuasa hukum.

Budi menggugat KPK atas penetapan dirinya menjadi tersangka. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ia dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved