BangkaPos/
Home »

Kolom

» Opini

Menggagas Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar

Konsep tentang pasar dapat kita pahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Sudut pandang diatas

Opini: Muhammad Rif'at, Pemerhati Kebijakan Publik / Alumni FISIP Unsri

Konsep tentang pasar dapat kita pahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Sudut pandang diatas haruslah tercermin dalam kebijakan renovasi pasar sungailiat yang telah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir dan dalam waktu dekat insyaallah akan segera diresmikan. Kota Sungailiat seperti kita ketahui memainkan peran strategis bukan hanya sebagai ibukota kabupaten, tetapi juga menjadi etalase bagi Kabupaten Bangka. Dalam kedudukan tersebut kondisi kota sungailiat seringkali dijadikan cerminan bagi kondisi daerah-daerah lain di Kabupaten Bangka.

Hilangnya fungsi pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli, melemahnya sektor perdagangan informal, terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok dan sebagainya.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka sebenarnya telah berupaya memperbaiki penampilan pasar tradisional sungailiat yang selama ini dicitrakan becek, kumuh, semrawut, dan tidak ada kepastian harga. Upaya renovasi pasar pun menjadi salahsatu program Pemerintah Kabupaten Bangka untuk merevitalisasi pasar tradisional yang hampir kehilangan pembeli. Kondisi inilah yang harus mendapat kajian mendalam mengenai kebijakan pengelolaan pasar sungailiat pasca renovasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Secara normatif, kebijakan pengelolaan pasar seharusnya diwadahi dalam payung peraturan daerah (perda). Namun, produk kebijakan tersebut harus memuat konsep pengelolaan pasar secara komprehensif dan semua permasalahan dalam pengelolaan pasar harus diatur dalam perda. Misalnya pengaturan mengenai batas radius pasar modern dengan pasar tradisonal, bongkar muat komoditi, kemitraan swasta dan pedagang tradisional dan ketentuan standar kualitas barang yang akan dijual. Pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian dengan analisis kebijakan menjadi pertimbangan utama bagi peumus kebijakan dalam formulasi kebijakan.

Fokus analisis adalah kebijakan apa yang perlu diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka agar renovasi pasar tradisional tidak semakin meminggirkan para pedagang, tetapi justru meningkatkan daya saing mereka ?
Konsep revitalisasi dan renovasi pasar seharusnya tidak dipandang dari perubahan pada fisik bangunannya saja, tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar.

Pengelolaan potensi pasar seyognya tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi harus berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagas model kebijakan pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai stakeholders yang terkait, seperti Unit Pengelola Pasar, Disperindag, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Koperasi Pasar, asosiasi pedagang pasar, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari dari semua pihak dapat terakomodasi dengan adil.

Dengan demikian, materi muatan kebijakan pengelolaan pasar sungailiat nantinya akan mengatur pula bagaimana potensi pasar tersebut dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas komoditi yang diperjualbelikan, mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur distribusi barang menjadi lebih efisien dan efektif, serta model kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat renovasi pasar Sungailiat.

Solusi kebijakan pengelolaan pasar
Dalam kebijakan pengelolaan pasar pasca renovasi, menurut kajian dan analisis penulis setidaknya dibutuhkan beberapa konsep kebijakan yang dinilai tepat untuk diimplementasikan, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, model revitalisasi dan renovasi pasar sungailiat harus difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distrbusi komoditas yang diperjuabelikan. Pemerintah Kabupaten Bangka dapat merumuskan kebijakan insentif untuk mendukung perbaikan jalus distribusi tersebut.

Halaman
12
Editor: emil
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help