Belum Semua Anggota DPRD Beltim Sampaikan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap pejabat

Belum Semua Anggota DPRD Beltim Sampaikan LHKPN
kpk.go.id
Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap pejabat pemerintahan termasuk juga para anggota DPR atau DPRD.

, khususnya 25 orang anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim), kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Kewajiban menyampaikan LHKPN itu, tertuang jelas pada undang - undang (UU) nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Selain itu, laporan LHKPN ini juga diatur berdasarkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Bahkan, pada keputusan KPK RI nomor : KEP. 07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pemeriksaan dan pengumuman LHKPN. Itu merupakan hal wajib harus disampaikan, baik saat memulai menjabat maupun di akhir jabatan.

Namun, jika para pejabat itu tidak memenuhi kewajiban LHKPN, sesuai atur dalam UU nomor 28 Tahun 1999, khususnya pada pasal 20, maka pejabat tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu bagaimana dengan 25 anggota DPRD Belitung Timur? Apakah sudah menyampaikan atau belum? Beberapa waktu lalu, KPK datang untuk memberikan penjelasan pengisian LHKPN.

"Setau saya kemarin yang terakhir cuma pak Asin. Kalau pak Fezzi sama bu Rohalba memang sudah. Tanda terimanya juga tidak ada disampaikan ke saya," ungkap Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Beltim, Evi Nardi, Jumat (24/4/2015).

Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help