Rikky : Mahasiswa Punya Hak Mendapatkan Informasi

Dengan diterbitkannya Undang - Undang (UU) Nomor

Rikky : Mahasiswa Punya Hak Mendapatkan Informasi
bangkapos.com/ryan agusta p
Rikky Fermana
Laporan wartawan Bangkapos Ryan A Prakasa BANGKAPOS.COM,BANGKA--Dengan diterbitkannya Undang - Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat termasuk mahasiswa berhak mengetahui fakta dan informasi yang terjadi di lembaga publik. Meski demikian, sampai saat ini justru sebagian mahasiswa yang belum menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Bahkan saat ini mahasiswa cenderung apatis, kondisi tersebut sangat disayangkan akibatnya hak-hak fundamental yang sesungguhnya terabaikan begitu saja, pada akhirnya kondisi itu pun dapat merugikan diri mahasiswa itu sendiri. Demikian pernyataan itu disampaikan oleh Rikky Fermana SIP selaku anggota (komisioner) asal lembaga Komisi Informasi Daerah (KID) provinsi Bangk Belitung di sela-sela memberikan pembekalan materi seputar UU KIP kepada mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bangka Belitung, Sabtu (9/5/2015) siang di kawasan Pantai Air Anyir, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Menurut Rikky pula sesungguhnya mahasiswa pun mempunyai hak yang sama dalam memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang ditetapkan atau UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Seperti hak untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan di lingkungan kampus termasuk hak memperoleh informasi tentang hak mendapatkan beasiswa serta hak mendapatkan informasi seputar sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus," jelas Rikky. Oleh karenanya komisioner KID Babel itu berharap agar mahasiswa berperan aktif dalam mengimplementasikan hak-haknya tersebut sehingga manfaat positif pun dapat diperoleh oleh mahasiswa itu sendiri. Sebaliknya lembaga perguruan tinggi pun harus terbuka kepada mahasiswa. "Jadi tak ada pilihan bagi badan publik, termasuk perguruan tinggi untuk tidak mengimplementasikannya. Tapi, dorongan itu ternyata harus lebih kuat. Dan saatnya,mahasiswa untuk bisa beraksi, mulai dari kampus sendiri," kata Rikky saat ini menjabat selaku Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Daerah Provinsi Bangka Belitung (KID Babel). Begitu pula menurutnya perguruan tinggi pun harus berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan dan mendorong keterbukaan informasi kepada mahasiswa. Hal tersebut alasannya menurut Rikky yang pertam yakni, perguruan tinggi merupakan badan publik yang tunduk pada UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Dan yang kedua, perguruan tinggi merupakan bagian utama dari sistem kaderisasi sumber daya manusia sebuah bangsa. Jadi merekalah kelak, yang akan mengisi berbagai jabatan di pemerintahan. Sayangnya, kesadaran ini belum ada pada mayoritas pimpinan perguruan tinggi. Perguruan tinggi masih sarat dengan ketertutupan," katanya. Hal tersebut menurutnya dapat dilihat dari beberapa kasus yang sempat terjadi di sejumlah perguruan tinggi tertentu antara lain mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan keuangan yang bersumber dari mahasiswa, APBD/APBN, dan pihak ketiga, serta berbagai hal lainnya. Bahkan hingga kini, ada 4 pimpinan perguruan tinggi di Indonesia yang diduga tersandung kasus korupsi. Sementara itu Daniel Rahman Napitupulu selaku Ketua DPC PERMAHI Babel mengatakan kegiatan pembekalan materi yang disampaikan oleh anggota komisioner (KID) Provinsi Babel tak lain merupakan rangkaian atau agenda dari kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) pihak PERMAHI Babel.
Tags
Mahasiswa
Penulis: ryan augusta
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved