Menolak Transaksi Menggunakan Rupiah Diancam Hukuman

Bank Indonesia (BI) menggelar Seminar Penindakan Pidana Rupiah dengan Aparkum Bangka Belitung,

Menolak Transaksi Menggunakan Rupiah Diancam Hukuman
Bangkapos.com/Khamelia
Bank Indonesia (BI) menggelar Seminar Penindakan Pidana Rupiah dengan Aparkum Bangka Belitung, Selasa (20/05/2015), di Novotel Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -  Bank Indonesia (BI) menggelar Seminar Penindakan Pidana Rupiah dengan Aparkum Bangka Belitung, Selasa (20/05/2015), di Novotel Bangka.

Seminar dihadiri pejabat perbankan, aparat kejaksaan negeri, kejati dan jajaran kepolisian Babel yang bertujuan menyamakan persepsi terhadap penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi harian dan mengalihkan mata uang Dollar.

"Keharusan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi sudah diatur dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terdapat kewajiban dan ancaman hukuman jika melakukan pelanggaran," ungkap Kepala Divisi Pengedaran Uang ke Luar Bank Indonesia, Sithowati Sandrarini saat konferensi pers disela acara.

Ia menjelaskan penggunaan mata uang rupiah di setiap transaksi di dalam negeri akan membuat rupiah menjadi tuan di dalam negeri sendiri.

"Seperti berbagai jenis transaksi ekspor impor, perhotelan dan lainnya harus dalam mata uang rupiah," ujar Sithowati.

Sementara ia juga menjelaskan, dalam Pasal 23 disebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

"Jadi aturan ini harus gencar disosialisasikan, untuk itu Babel kami rasa perlu untuk dilakukannya seminar ini terlebih perwakilan BI baru hadir di sini," paparnya.

Pada kesempatan itu, Subdirektur Kejahatan Mata Uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri Kombes, Agus Irianto mengungkapkan, sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan menjadi salah satu langkah jitu untuk menyadarkan seluruh masyarakat tentang maraknya Upal.

“Kami berkerjasama dengan seluruh instansi terkait berupaya meringkus dan menurunkan peredaran mata uang palsu berbagai jenis, khususnya rupiah," tegasnya.

Agus menyayangkan, denda akan diadministratifkan bagi pelaku kejahatan ini nyatanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku malah semakin menjadi-jadi, untuk itu kata dia selayaknya undang-undang tersebut direvisi.

Penulis: khamelia
Editor: emil
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help