DPR Saja Lapor LHKPN, Kenapa Kabareskrim Tak Mau Lapor

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso segera menyerahkan laporan harta kekayaan

DPR Saja Lapor LHKPN, Kenapa Kabareskrim Tak Mau Lapor
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso (kiri) menyambangi Komnas HAM guna memenuhi panggilan terkait pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (30/1/2015). Budi Waseso memberikan keterangan mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso segera menyerahkan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Semua pejabat negara, tanpa terkecuali, kata Fadli, harus menyerahkan laporan harta kekayaan, sesuai dengan Undang-Undang KPK.

"Sesuai dengan ketentuan undang-undang, (semua pejabat negara) perlu melaporkan kepada KPK sehingga ada kepatuhan juga terhadap UU," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Terlebih lagi, lanjut Fadli, Budi adalah penyelenggara negara yang menerima seluruh penghasilannya dari APBN, berbeda dengan anggota DPR ataupun politisi yang diperbolehkan untuk membuka usaha.

"Kami yang di DPR saja rata-rata sudah melaporkan LHKPN kok," ucapnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin. Aziz mengatakan, seluruh penyelenggara negara sudah diberikan formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Semua penyelenggara negara harus mengisi dan menyerahkannya ke KPK.

"Memang tidak ada sanksinya, tetapi setiap pejabat negara harusnya melaporkan," ucapnya.

Mantan Kepala Polda Gorontalo itu membantah bahwa sikapnya itu sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.

Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding jika dirinya yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved