Ungkap Mafia Traffiking, Brigpol Rudy Soik Malah Dikriminalisasi

Mantan anggota Satuan Tugas Anti-Human Trafficking Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigadir Polisi Rudy Soik yang saat ini

Ungkap Mafia Traffiking, Brigpol Rudy Soik Malah Dikriminalisasi
kompas.com
Brigadir Rudy Soik (kemeja hijau lengan panjang) saat melaporkan atasannya ke Komnas HAM di Jakarta. 

BANGKAPOS.COM, KUPANG- Mantan anggota Satuan Tugas Anti-Human Trafficking Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigadir Polisi Rudy Soik yang saat ini bertugas sebagai anggota kepolisian Resor Timor Tengah Selatan (TTS) ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dirinya keluar dari penjara, 18 Maret 2015 lalu.

Rudy yang menjalani masa tahanan selama empat bulan di Rumah Tahanan Negara Kupang, itu menyampaikan keinginan tersebut dalam diskusi publik nasional yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bambang Widjojanto, sejumlah akademisi dan mahasiswa di aula Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Jumat (29/5/2015).

“Kalau pak Bambang baru satu laporan polisi, saya sudah delapan laporan polisi dan itu pun tidak menutup kemungkinan masih ada lagi laporan polisi lainnya terhadap saya. Sehingga saya menilai ini adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu secara struktural terhadap saya sebagai anggota polisi berpangkat kecil. Jadi kalau saya dikriminalisasi lagi, maka saya ingin bertemu Presiden biar Presiden tahu dan saya ingin pembuktian secara hukum di depan Presiden,” jelas Brigpol Rudy.

Brigpol Rudy yang menyampaikan testimoninya tersebut menguraikan bagaimana perjalanan ketika dirinya ingin mengungkap kasus jaringan mafia perdagangan orang di NTT yang menjadi kantong tenaga kerja ilegal, namun secara sepihak dihentikan oleh pimpinannya sendiri.

Bahkan karena bersikukuh terus melawan atasannya, Brigpol Rudy akhirnya harus dikriminalisasi dengan dilaporkannya ke Kepolisian Daerah NTT oleh sejumlah sindikat mafia perdagangan orang karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Ismail Pati Sanga.

Padahal saat itu Rudy sedang menjalankan tugas bersama rekan-rekannya yang lain untuk mengungkap jaringan mafia perdagangan orang yang melibatkan petinggi Polda NTT.

“Saya menyampaikan hal ini tidak bermaksud untuk menghujat institusi Polri karena saya sangat mencintai Polri. Hakikat berdirinya institusi Polri ini dengan tujuan mulia, hanya segelintir oknum yang menjadikan institusi ini sebagai tameng untuk melakukan kejahatan guna kepentingan pribadi dan kelompok,” beber Brigpol Rudy.

Selain bertemu Presiden, dirinya juga akan bertemu langsung Kapolri dengan maksud untuk menyampaikan sejumlah bukti bahwa dirinya dikriminalisasi.

“Untuk teman - teman mahasiswa, kalau kita ingin mewujudkan tujuan mulia, tidak perlu takut sekalipun pangkat harus terlepas dari baju ini, karena semuanya hanya sementara di dunia ini,”kata Rudy sambil meneteskan air mata.

Untuk diketahui, Rudy dijatuhkan vonis penjara selama empat bulan Selasa (17/2/2015), setelah hakim menyatakan Rudy terbukti bersalah menganiaya Ismail Pati Sanga Rabu (29/10/2014) lalu. Sebelumnya, Polda NTT menetapkan Rudy Soik sebagai tersangka dalam dugaan penganiayaan terhadap Ismail.

Dugaan itu muncul setelah Rudy yang menjabat penyidik di Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT menjemput Ismail dan memintanya memberi tahu keberadaan Tony Seran yang diduga terlibat perdagangan manusia. Ketika Ismail menjawab tidak tahu, terjadilah cekcok di antara mereka. Saat itu, Rudy diduga memukul dan menendang dada Ismail.

Sebelum tuduhan penganiayaan Ismail ini, Rudy telah mengadukan atasannya, Direktur Krimsus Polda NTT Komisaris Besar MS ke Komnas HAM di Jakarta pada 19 Agustus 2014. Menurut Rudy, MS telah menghentikan secara sepihak penyidikan kasus calon TKI ilegal yang sedang ia tangani.

Rudy mengatakan, kasus calon TKI ilegal itu terjadi pada akhir Januari 2014. Terkait laporannya ke Komnas HAM, Rudy menyatakan siap dipecat jika aduannya terbukti merupakan rekayasa. Namun, jika komandan yang terbukti bersalah, maka dia meminta masyarakat dan pemerintah untuk menghukum atasannya itu.

Tags
Traffiking
Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved