Jangankan Tanpa Penyadapan, Koruptor itu Disadap Saja Tidak Ngaku

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Kristiana mengatakan, kewenangan menyadap pada proses penyelidikan

Jangankan Tanpa Penyadapan, Koruptor itu Disadap Saja Tidak Ngaku
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Yudi Kristiana, kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Poernomo, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,  - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Kristiana mengatakan, kewenangan menyadap pada proses penyelidikan merupakan keistimewaan bagi KPK. Menurut dia, banyak terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya meski telah diperdengarkan rekaman sadapan di persidangan.

"Bayangkan kalau ada penyadapan enggak ngaku, apalagi tanpa penyadapan. Bisa ruwet sekali pembuktiannya tanpa penyadapan," ujar Yudi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Kewenangan KPK melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Yudi mengatakan, sebenarnya lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Polri memiliki kewenangan penyadapan, namun di tingkat penyidikan.

Menurut dia, KPK akan sia-sia menyadap jika baru dilakukan di tingkat penyidikan.

"Kalau KPK tidak punya kewenangan penyadapan di lidik, tidak ada maknanya lagi penyadapan. Tidak bisa OTT (operasi tangkap tangan)," kata Yudi.

Yudi mengatakan, niat jahat seseorang dapat terungkap melalui rekaman sadapan itu. Selain itu, dari penyadapan biasanya terungkap maksud pemberian uang dalam konteks penyuapan dan sebagainya.

"Kalau tidak membuka penyadapan itu karena maksud dari pemberian uang dalam konteks penyuapan biasanya terekam dalam penyadapan," kata dia.

Rapat paripurna DPR telah memutuskan bahwa revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. Meski demikian, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin UU KPK direvisi.

Setidaknya, ada lima peninjauan yang akan dilakukan dalam revisi UU KPK. Pertama, kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro-justitia. Kedua, peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung. Ketiga, dewan pengawas perlu dibentuk untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugasnya. Keempat, perlu ada pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan. Kelima, mengenai penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved