BPJS

Jusuf Kalla Kaji Fatwa Haram BPJS

Bunga Dianggap Tak Sesuai Syariah

Jusuf Kalla Kaji Fatwa Haram BPJS
tribunnews.com
Kartu anggota BPJS. 

- Bunga Dianggap Tak Sesuai Syariah

JAKARTA, BANGKA POS - Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana mengkaji fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kajian dilakukan demi mencari tahu hal-hal yang menjadikan BPJS Kesehatan tergolong haram.

"Saya belum baca itu, tetapi yang dimaksud halal itu jelas. Agama Islam itu sederhana, selama tidak haram, ya halal. Pertanyaannya, apanya yang haram? Tentu perlu kita gali," kata Kalla di Jakarta, Rabu (29/7).

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin menyebutkan, unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah atau haram adalah bunga. Dalam fatwa yang merupakan keputusan Ijtima

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 itu, MUI juga merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk BPJS Kesehatan sesuai syariah.

Atas putusan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai, MUI terlalu sering mengobral fatwa. Ia membandingkan MUI dengan lembaga pemberi fatwa di Mesir yang dalam satu tahun hanya mengeluarkan dua sampai tiga fatwa.

Ia mengatakan PBNU tidak pernah mengeluarkan fatwa. Kalaupun ada, hal itu merupakan hasil Muktamar NU.

Sponsor olahraga

Berbicara di Bappenas, Jusuf Kalla meminta BPJS Kesehatan mensponsori beragam ajang olahraga. Langkah itu ditujukan guna memupuk pola hidup sehat sehingga berpotensi menurunkan klaim.

"Sekarang ini apa yang ada di pikiran rakyat? Yang terbayang adalah kebijakan kesehatan kita seakan-akan berbunyi: hai rakyatku, setiap Anda sakit, pemerintah tanggung semua jangan khawatir," kata Kalla.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help