Pilkada 2015

LHKPN Diumumkan Dua Hari Sebelum Pemilihan

"Apabila ada dari salah satu pasangan calon tidak bisa melengkapi tepat waktu, maka pasangan calon tersebut dianggap gugur,"

LHKPN Diumumkan Dua Hari Sebelum Pemilihan
kpk.go.id
Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

*Pasangan Calon Dinyatakan Gugur Bila Salah Satu Berkas Tidak Lengkap

KOBA, BANGKA POS -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bateng, Suryansyah mengatakan bila ada salah satu dari pasangan bakal calon kepala daerah yang berkasnya tidak lengkap, maka, pasangan tersebut bisa digugurkan atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi pasangan calon Pilkada Bateng.

"Apabila ada dari salah satu pasangan calon tidak bisa melengkapi tepat waktu, maka pasangan calon tersebut dianggap gugur, sebab mereka itu satu kesatuan, jadi apabila pasangannya tidak lengkap maka pasangan tersebut juga dianggap gugur," ujar suryansyah kepada wartawan, Rabu (5/8).

Dikatakan Suryansyah, saat ini pilkada sudah masuk tahapan perbaikan berkas syarat pencalonan dan syarat calon. Empat dari mereka, yakni pasangan "Perisai Bateng" (Erzaldi Rosman-Ibnu Saleh) dan pasangan "Pahala" Patrianusa-Habibulah harus melengkapi berkas.

Suryansyah mengatakan untuk pasangan "Perisai Bateng" (Erzaldi- Ibnu Saleh) untuk bakal calon bupati, Ezaldi masih harus melengkapi beberapa berkas seperti fotocopy NPWP, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari pihak berwenang dan foto berpasangan.

"Kalau pak Ibnu Saleh masih harus legalisir Ijzah STM dari pihak berwenang. Tanda terima penyerahan pajak tahunan dan surat tanda buki tidak mempunyai tungakan pajak," kata Suryansyah.

Sedangkan untuk pasangan calon "Pahala" Patrianusa dan Habibullah juga masih harus melengkapi beberapa berkas lagi.

"Pak Patrianusa belum legalisir ijazah SMA dan S1, tanda terima penyerahan pajak tahunan dan surat tidak mempunyai tungakan pajak serta legalisasi daftar nama tim kampanye. Kalau pak Habibullah, kurang lampiran ijazah SMA yang dilegalisir, surat tanda terima laporan harta kekayaan (LHKPN) dari KPK, surat keterangan dari pengadilan niaga terkait paillid dan surat tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak," ujarnya.

Wajib diumumkan

Untuk LHKPN, sendiri Lanjut, Suryansyah KPU hanya menerima surat dari KPK yang menyatakan bahwa calon tersebut sudah melaporkan harta kekayaannya.

"Kami hanya menerima suratnya saja, bukan berupa laporan detilnya seperti apa, LHKPNnya juga harus yang terbaru," jelasnya.

Suryansyah menambahkan LHKPN tersebut wajib untuk dipublikasikan kepada masyarakat paling lama dua hari sebelum pemungutan suara.

"Terserah mau melalui siapa, bisa melalui KPU tapi bisa juga sendiri-sendri. Yang penting masyarakat tahu dan harus diinformasikan karena itu wajib," ungkapnya.

Suryansyah menjelaskan batas perbaikan berkas ini, dilaksanakan sejak 5-7 Agustus mendatang.

"Setelah diperbaiki, kami akan melakukan penelitian ulang mulai tanggal 8 hingga 14 Agustus kemudian 24 Agustus kami akan memplenokan hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon tersebut. Lalu tanggal 25 dan 26 Agustus pengundian nomor urut," ungkapnya. (n9)

Penulis: Riski Yulianri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help