Tidak Ada Ruang Merokok, Perda KTR Bangka Belum Berlaku

Belum ada ruangan khusus untuk merokok di Kantor Bupati Bangka, padahal perda tersebut sudah hampir satu tahun diberlakukan.

Tidak Ada Ruang Merokok, Perda KTR Bangka Belum Berlaku
bangkapos.com/nurhayati
Doni Kandiawan 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemkab Bangka belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pasalnya belum ada ruangan khusus untuk merokok di Kantor Bupati Bangka, padahal perda tersebut sudah hampir satu tahun diberlakukan.

"Perda kawasan tanpa rokok itu berlaku. Subtansinya memang sudah ada perda kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok itu diatur di undang-undang bahwa di kantor kantor pemerintah tidak boleh merokok di ruangan, tapikan di perda juga diatur ketika kantor publik, kantor swasta tidak boleh merokok harus ada tempat khusus untuk menyediakan fasilitas bagi orang yang merokok. Ini yang belum kita laksanakan," ungkap Kabag Hukum dan HAM Setda Bangka Doni Kandiawan kepada bangkapos.com, Rabu (5/8/2015) di ruang Kantor Bagian Hukum dan HAM Setda Bangka.

Diakuinya pemberlakuan perda kawasan tanpa rokok masih mandeg tidak efektif karena ada hal-hal tertentu yang tidak dipenuhi. Jadi menurutnya tidak serta merta sanksi dalam perda tersebut langsung dikenakan.

"Hukum kan nggak saklek dibacanya. Tergantung kondisi sosial budaya masyarakat atau prakteknya bagaimana. Bisa ditegakkan atau tidak, bisa diberlakukan atau tidak," jelas Doni.

Saat disinggung apakah perda tersebut termasuk perda yang mubazir, Doni membantahnya. Dia menilai tidak mubazir hanya ada kendala seperti untuk membuat ruangan khusus merokok terkendala biaya dan tidak ada ruangan lagi.

"Akhirnya kan ada kesenjangan antara pemberlakuan perda dengan penegakan perda," aku Doni.

Namun dia juga membantah jika perda kawasan tanpa rokok disebut mandul. Menurutnya tinggal komitmen pemerintah daerah saja, jika mau melaksanakan, larang semua orang yang berada di kantor pemerintah tidak merokok di kawasan kantor.

"Mau ada tempat khusus rokok atau tidak pokoknya, berlakukan semua kalau komitmennya seperti itu, tetapi kan tidak seperti itu pemberlakuan hukum ada kompromi segala macam," sebut Doni.

Begitu juga untuk Perda Kabupaten Bangka mengenai sumbangan pihak ketiga disebutkannya, tergantung pada ada tidak orang yang mau menyumbang.

"Masak kita ujug-ujug nyari hei sini sumbang. Kalau orang mau nyumbang berlakulah perda itu. Kalau tidak ada yang mau menyumbang ya perdanya seperti itu saja," kata Doni.

Dia menegaskan, bahwa sumbangan itu tidak wajib, tidak seperti pajak. Kalau pajak dan retribusi jika sudah disahkan otomatis harus diberlakukan dan jika tidak bayar maka akan kena sanksi sedangkan untuk sumbangan tidak ada sanksi karena sifatnya sukarela.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved