Pilkada 2015

10 LHKPN Belum Ada di Situs KPK

Mereka mengaku sudah membuat laporan LHKPN di KPK dan menyerahkannya ke KPU.

10 LHKPN Belum Ada di Situs KPK
Bangka Pos
Bangka Pos 

- Syarat Pilkada Serentak 2015
- KPU Tutup Masa Perbaikan Berkas

JAKARTA, BANGKA POS - Sebanyak 10 dari 22 bakal calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Serentak 2015 di Bangka Belitung belum membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diketahui dari kanal situs KPK yang sengaja dibuat untuk memantau Pilkada Serentak 2015. Hingga Jumat (7/8) pukul 16.00 WIB, situs itu baru menampilkan 12 balon yang sebelum mendaftar di KPU setempat.

Tiga dari 10 balon yang disebut belum membuat LKHPN itu memberikan bantahan. Mereka mengaku sudah membuat laporan LHKPN di KPK dan menyerahkannya ke KPU. Laporan LHKPN merupakan satu syarat kelengkapan berkas pendaftaran Pilkada Serentak 2015.

Hingga pukul 00.04 WIB tadi, kanal situs KPK tetap baru menampilkan 12 balon bupati dan wakil bupati Pilkada Serentak 2015 di Bangka Belitung.

Mereka antara lain Markus, Parhan Ali, Safri, dan Sukirman untuk Pilkada Bangka Barat. Basuri Tjahaja Purnama, Fezzi Uktolseja, Musdiyana, Usmandie A Andeska, dan Yuslih Izha untuk Pilkada Belitung Timur.

Erzaldi Rosman dan Habibullah untuk Pilkada Bangka Tengah. Dan Rina Tarol untuk Pilkada Bangka Selatan.

Secara umum KPK menyebut ada 1.000 bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah membuat LHKPN untuk Pilkada Serentak 2015. Para bakal calon itu berasal dari seluruh wilayah di Indonseia yang menggelar Pilkada Serentak. KPK membuka loket pelaporan LHKPN sejak Rabu (22/7) lalu.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan data LHKPN yang ditampilkan situs KPK dibuat berdasarkan data calon kepala daerah yang telah membuat LHKPN secara langsung ke KPK. Menurutnya, semua calon kepala daerah harus membuat laporan LHKPN ke KPK.

"Dan laporan harta kekayaan tersebut harus yang terbaru dalam kapasitas sebagai calon kepala daerah bukan sebagai mantan kepala daerah atau kepala daerah yang sedang memerintah," kata Priharsa saat dihubungi Bangka Pos melalui telepon seluler, Jumat (7/8).

Halaman
1234
Tags
LHKPN
kpk
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help