PDAM Tirta Bangka Tak Kantongi Legalitas Kolong

PDAM belum kuat terhadap legalitas kolong. Legalitasnya belum ada ini bukan salah pemda atau DPRD, tetapi salah PDAM sendiri

PDAM Tirta Bangka Tak Kantongi Legalitas Kolong
bangkapos.com/Nurhayati
Direktur PDAM Tirta Bangka menunjukan baju Komunitas Pecinta Kolong KPK yang diserahkan Perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Aziz pada Saresehan Membangun Komunitas Masyarakat Pecinta Kolong dan Lingkungan yang diadakan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Sabtu (5/9/2015) di Kawasan Kolong PLN. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur PDAM Tirta Bangka Wellindra Bashir mengakui kendala utama yang dihadapi untuk menjaga kolong sebagai sumber air baku adalah selama ini PDAM tidak memiliki legalitas terhadap kolong tersebut.

Hingga saat ini empat kolong sebagai sumber air baku PDAM yakni Kolong Merawang, Kolong PLN,Kolong Dam 1 Pemali dan Kolong Mera Belinyu sebagian masih milik Pemkab Bangka dengan batasan-batasan dari PT Timah Tbk, sebagian belum diserahkan PT Timah Tbk kepada Pemkab Bangka.

"PDAM belum kuat terhadap legalitas kolong. Legalitasnya belum ada ini bukan salah pemda atau DPRD, tetapi salah PDAM sendiri, 24 tahun berdiri asetnya tidak diperdakan," ungkap Wellindra pada Saresehan Membangun Komunitas Masyarakat Pecinta Kolong dan Lingkungan yang diadakan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Sabtu (5/9/2015) di Kawasan Kolong PLN Merawang.

Padahal selama ini diakuinya PDAM menggunakan air kolong tersebut dan membayar pajak penggunaan air tetapi belum menjadi milik PDAM.

Begitu juga jika terjadi pengurusakan terhadap kolong, PDAM juga tidak bisa berbuat banyak.

"Kolong ini secara dejure pengakuan punya PDAM iya tapi tidak punya legalitas. Wilayah kolong susah lahan milik PT Timah, ketika terjadi pencemaran PDAM tidak kuat. PDAM dibantu satpol pp dan polres menertibkan TI seperti di Merawang dan Pasir Mera yang sekarang penambang mulai berkurang," ungkap Wellindra.

Untuk itu lanjutnya pada tahun ini PDAM mengajukan permohonan agar kolong-kolong tersebut diperdakan menjadi milik PDAM Tirta Bangka.

Pada kesempatan ini Gustari dari Forum RT se Kabupaten Bangka mendesak PT Timah Tbk menyerahkan kolong-kolong bekas penambangan menjadi aset daerah.

"Kita minta PT Timah Tbk secepatnya menyerahkan kolong kepada Pemkab Bangka sehingga bisa jadi aset daerah. Kalau PDAM sudah punya legalitasnya kan kolong bisa dipagar dijaga. Jadi tidak mengadu domba masyarakat yang menambang dengan penegak hukum dengan adanya legalitas kolong," saran Gustari.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved