Jaksa Panggil Pejabat Pemkot Soal Pengadaan Mobil Tanpa Lelang

Pembelian mobil dinas baru untuk para pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang tersebut menelan anggaran sekitar Rp 6,8 miliar.

Jaksa Panggil Pejabat Pemkot Soal Pengadaan Mobil Tanpa Lelang
Bangka Pos / Ryan Agusta Prakasa
Inilah mobil dinas pejabat pemkot Pangkalpinang (Honda HRV) terparkir di halaman depan kantor walikota. Pangkalpinang. 

PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah kota (Pemkot) Pangkalpinang, Nafiri mengakui bahwa baru-baru ini sejumlah pejabatnya dipanggil Kejakasaan Negeri kota Pangkalpinang terkait proyek pengadaan 31 unit mobil Honda Mobilio pada tahun 2015 ini.

"Iya memang bener, tapi belum diperiksa. Baru sifatnya diminta keterangan. Dan saya tidak bisa comment lebih lanjut," kata Nafiri melalui SMS yang diterima, Kamis (17/9) malam.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kota Pangkalpinang, Samsudin enggan memberikan keterangan pemeriksaan sejumlah pejabat pemkot sehubungan pengadaan mobil dinas tersebut.

"Saya belum bisa kasih keterangan soal itu. Karena ini baru penyelidikan. Kan sekarang sudah ada instruksi pak presiden bahwa kita tidak boleh ekspos sebelum naik ke tahap penuntutan," kata Samsudin kepada harian ini, Kamis (17/9).

Namun Samsudin tak menyangkal sejumlah pejabat pemkot Pangkalpinang dipanggil untuk diminta keterangan dengan pengadaan mobil dinas baru.

Tanpa lelang
Asisten III (Administrasi Umum) Pemerintah kota Pangkalpinang, Ratmida Dawam mengatakan pengadaan mobil dinas baru (Honda HRV dan Mobilio) pada tahun 2015 ini menggunakan anggaran APBD TA 2015.

Pembelian mobil dinas baru untuk para pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang tersebut menelan anggaran sekitar Rp 6,8 miliar.

"Anggaran untuk pembelian mobil dinas pejabat pemkot itu sebesar Rp 6,8 miliar," kata Ratmida Dawam saat ditemui di kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (18/9) siang.

Menurut Radmida sejumlah mobil dinas baru tersebut memang dibeli merek Honda HRV sebanyak 4 unit dan Honda Mobilio sebanyak 25 unit sehingga total 29 unit.

"Memang rencananya awal anggarannya mau beli sebanyak 31 unit karena waktu itu ada tambahan untuk intansi baru (SKPD) yakni Diskominfo kota Pangkalpinang dan intansi satunya lagi tapi dikarenakan peraturan pemerintah belum keluar sehingga belum bisa dibentuk. Jadi yang terealisasi cuma 29 unit saja," jelas Radmida.

Ketika disinggung prosedur kegiatan pengadaan mobil dinas baru pejabat pemkot Pangkalpinang itu menurut Ratmida menggunakan sistem E-Catalog.

Pemkot Pangkalpinang membeli mobil berdasarkan standar harga yang sudah ditentukan pemerintah pusat secara online di internet yang juga melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik.) sekaligus bertujuan menghindari terjadinya tindak penyelewengan keuangan negara.

"Jadi mengenai harga mobil itu sudah ada ketentuannya. Namun kita masih bisa menawar di bawah harga standar itu," jelasnya.

Radmida menjelas dasar peraturan itu sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 4 tahun 2015.

"Itu sesuai peraturan presiden nomor 4 tahun 2015. Jadi peraturan itu lah menjadi acuan kita. Sehingga pengadaan mobil mobil dinas itu tanpa menggunakan lelang," jelasnya lagi seraya menambahkan bahwa dalam kegiatan pengadaan mobil dinas pejabat tersebut juga ada PPK dan PPTK. (rap)

Tags
Kajari
Penulis: ryan augusta
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help