DPRD Beltim Tak Puas, Hardi Akan Buka Dialog

Pj Bupati Beltim Hardi langsung menjawab apa yang menjadi ketidakpuasan Suyuti mengenai penyampaian jawaban eksekutif

DPRD Beltim Tak Puas, Hardi Akan Buka Dialog
POSBELITUNG/DEDY Q
Suasana penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, Senin (26/10/2015). Jawaban ekekutif yang disampaikan adalah terkait tiga raperda yang diajukan Pemkab Beltim. 

Laporan wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG- Pj Bupati Beltim Hardi langsung menjawab apa yang menjadi ketidakpuasan Suyuti mengenai penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi pada paripurna, Senin (26/10/2015). Menurut Hardi, pihaknya akan membuka dialog lebih lanjut terkait apa yang menjadi ketidakpuasan Fraksi PBB.

"Nanti akan dialog lebih lanjut. Kami akan tetap mengkoordinasikan dengan jajaran komisi," kata Hardi.

Dia mengatakan, akan mengecek semua SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). "Saya berharap dan mohon dukungan, tidak hanya SKPD Kesehatan, seluruh SKPD, apabila sudah ada SPM, akan saya cek. Apabila belum memenuhi, akan saya sampaikan," katanya.

Hardi menjelaskan, dia kerap meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan sejumlah unsur Forkopimda secara non-formal. Menurut dia, cara seperti itu memudahkan ia sebagai Pj Bupati Beltim yang notabene baru menjabat. Hardi menjelaskan, masih ada waktu untuk perbaikan di SKPD-SKPD Pemkab Beltim selama masa ia menjabat.

"Perlu sekali informasi-informasi dari anggota DPR guna perbaikan. Paling tidak pada tataran 2016," katanya.

Dia menyatakan akan mengevaluasi seluruh SKPD pada Oktober 2015. Sebelum tahun anggaran 2016, rapat-rapat akan terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pelayanan di SKPD.

"Misalnya, puskesmas yang ada, ketika tidak ada pasien, bukan berarti bekerja. Tapi, petugas bisa mengcek ke warga, barangkali ada yang sakit tapi tidak ada yang mengantar," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PBB di DPRD Beltim, Suyuti merasa tak puas dengan paparan Pj Bupati Beltim Hardi saat menyampaikan jawaban eksekutif pada paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap tiga raperda Pemkab Beltim, Senin (26/10/2015). Poin yang membuat Suyuti merasa tak puas adalah soal sorotan fraksinya soal dunia kesehatan di Kabupaten Beltim.

Menurut Suyuti, sesuai dengan Permenkes Nomor 5 tahun 2014, pelayanan kesehatan harus sesuai dengan hukum formal yang ada. Dia menilai, pelayanan kesehatan di seluruh tingkatan yang ada di Kabupaten Beltim tak merata.

"Artinya, kita berbicara secara kesuluruhan. Pelayanan kesehatan bukan hanya yang ada di RSUD, tetapi semua yang ada di puskesmas dan pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat," kata Suyuti di hadapan mikropon mejanya. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help