Lelang Jabatan di Pemkab Bangka Anget-anget Tai Ayem

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh Pemkab Bangka untuk mencari Kepala Dinas Kesehatan menggunakan sistem lelang jabatan.

Lelang Jabatan di Pemkab Bangka Anget-anget Tai Ayem
IST
Bambang Ari Satria 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pola rekrutmen yang dilakukan oleh Pemkab Bangka untuk mencari Kepala Dinas Kesehatan menggunakan sistem lelang jabatan.

Bambang Ari Satria, Analis Kebijakan Publik Babel mengungkapkan  sebaiknya pola rekrutmen dengan lelang jabatan di Pemkab Bangka dipatenkan.

"Ini cukup beralasan karena lelang jabatan di Pemkab Bangka plin plan atau bahasa Bangka anget-anget tai ayem," kata Bambang kepada bangkapos.com, Jumat (6/11/2015).

Ditambahkannya publik pasti ingat, lelang jabatan kali ini adalah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama adalah lelang jabatan Sekda.

Namun, pasca sekda terpilih jabatan publik di Pemkab Bangka proses pengangkatannya masih main tunjuk.

"Misalnya rombongan Pak Ahmad Sapran jadi Kepala Dinas DKP dan kawan-kawan. Saya sangat setuju dengan pola lelang jabatan karena ingin mencari sumber daya manusia yang berkualitas di birokrasi," pungkas Bambang.

Ditambahkannya adapun kelemahan dari pola lelang jabatan adalah biaya yang cukup besar untuk advertensi, karena perlu menyebar informasi ke segala penjuru lewat media, kemudian biaya untuk assesment center dan honor juri yang melakukan fit & proper test.

Sedangkan kelebihannya adalah persaingan sehat dapat diciptakan, munculnya SDM berkualitas dan berbobot.

Lelang jabatan juga untuk mematahkan persepsi publik bahwa tidak ada jual beli jabatan di birokrasi. Biasanya selalu ada tarif untuk jabatan publik di birokrasi, tergantung eselon dan tingkat kebasahan.

Bambang menambahkan, lelang jabatan amanat UU ASN, karena setiap abdi publik dinaikkan jabatannya secara kompetitif. Kenaikannya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

"Integritas ini diukur dari kejujuran, kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, kemampuan kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan moralitas diukur dari penerapan nilai-nilai etika agama, budaya dan sosial kemasyarakatan," jelasnya.

Penulis: edwardi
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved