Warga Tolak Perluasan Perkebunan Sawit di Kota Kapur dan Penagan

Warga Desa Kota Kapur dan Desa Penagan Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka menolak perluasan perkebunan sawit karena belum memiliki izin

Warga Tolak Perluasan Perkebunan Sawit di Kota Kapur dan Penagan
KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI
ilustrasi: Hamparan kebun sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. 

Laporan wartawan Bangkapos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Warga Desa Kota Kapur dan Desa Penagan Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka menolak perluasan perkebunan sawit di wilayah mereka.

Penolakan ini dinilai karena kegiatan perluasan lahan perkebunan sawit milik dua perusahaan di desa setempat, belum memiliki ijin. Bahkan satu diantara perusahaan tersebut dalam kegiatan perluasan lahan kebun diduga masuk ke wilayah hutan produksi (HP).

Kondisi tersebut diungkapkan oleh seorang aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangka, Fadli dalam keterangan pers kepada wartawan, Jumat (13/11/2015) di Pangkalpinang.

Menurut Fadli keluhan sekaligus protes warga itu sempat diterima olehnya dalam dua pekan lalu. Bahkan lahan milik satu diantara dua perusahaan sawit tersebut sudah ditanam di atas hamparan lahan 500 hektar (ha) namun diduga perluasan perkebunan itu masuk ke dalam kawasan hutan produksi (HP).

"Sebagian di lahan itu sudah ditanam pohon sawit diduga masuk ke kawasan HP," jelas Fadli.

Begitu pula dengan perusahaan perkebunan sawit lainnya khususnya di Desa Kota Kapur justru sebagian lahan pun di lokasi setempat sudah ditanam pohon sawit.

"Perusahaan sawit itu informasi yang kami dapat sama sekali belumlah memiliki ijin dari pemerintah daerah," ujarnya.

Terlebih yang membuat sebagian warga kesal sekaligus resah lantaran seorang dari pemilik perusahaan sawit tersebut diduga sempat melakukan kegiatan pembakaran kawasan hutan di Desa Kota Kapur. Kondisi tersebut jelas menurut Fadli menimbulkan dampak kabut asap di lingkungan desa setempat termasuk desa lainnya.

Ketika disinggung kenapa kejadian pembakaran kawasan hutan itu tidak dilaporkan oleh warga ke aparat kepolisian di desa setempat, namun menurut Fadli warga di desa setempat justru takut jika melapor kepada pihak kepolisian atau pun intansi terkait.

Apalagi pengaduan secara tertulis terkait kasus pembakaran kawasan hutan termasuk pelanggaran perijinan yang diduga dilakukan kedua perusahaan sawit itu warga sama sekali tidak faham bagaimana prosedurnya, sehingga permasalahan tersebut dilaporkan ke pihak PMII Bangka.

"Persoalan perkebunan sawait di dua desa itu (Kota Kapur & Penagan) saat ini memang kondisinya terjadi pro dan kontra," ujarnya.

Fadli sendiri berharap pemerintah daerah termasuk camat yang menaungi dua desa setempat hendaknya tanggap sebelum terjadi konflik antar warga (antara pro & kontra). Sebaliknya jika persoalan protes warga terkait keberadaan perkebunan sawit tersebut tak mendapat perhatian serius maka tak menutup kemungkinan ia bersama ratusan warga akan menggelar aksi demo di kantor Bupati Bangka dalam waktu dekat ini.

Sejauh ini pihak-pihak terkait termasuk kades di dua desa setempat masih diupayakan dikonfirmasi terkait persoalan kegiatan perluasan lahan perkebunan sawit di Desa Kota Kapur & Penagan kini menuai protes dari sebagian warga. (rap)

Penulis: ryan augusta
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help