Albertus Sebut Penyidik dan Penuntut Umum Tak Sinkron

Gugatan Jacobus pada Kapolda dan Kejati Babel, semakin memanas.

Albertus Sebut Penyidik dan Penuntut Umum Tak Sinkron
bangkapos.com/Fery Laskari
Sidang Gugatan Jacobus kepada Kapolda dan Kajati Babel digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, Rabu (18/11/2015). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gugatan Jacobus pada Kapolda dan Kejati Babel, semakin memanas. Albertus Ismoko, Pengacara Jacobus menyebut tak ada sinkronisasi antara penyidik dan penuntut umum, saat kasus pidana klien mereka digelar beberapa tahun silam. Fakta ini diutarakan Albertus Ismoko saat sidang gugatan perdata digelar, Rabu (18/11/2015) di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat.

"Agenda sidang tadi (petang tadi -red) adalah keterangan saksi dan bukti dari pihak tergugat I, yaitu Polda Kepulauan Babel. Hanya satu aja, karena Tergugat II, yaitu Kejati Babel tidak mau mengajukan bukti dan saksi," kata Albertus, selaku penasihat hukum Jacobus ditemui Bangka Pos Group usai sidang, Rabu (18/11/2015).

Di sidang perdata ini, Albertus mengaku mengupas soal ketidak sinkronan penanganan kasus dugaan pidana kliennya, Jacobus beberapa tahun lalu oleh Penyidik Polda Babel dan Penuntut Umum Kejati Babel.
"Yang terjadi tadi disini, ternyata ada sedikit ketidak sinkronan penerapan pasal yang diterapkan oleh Penyidik Polda Babel dengan kejaksaan pada kasus 263 (KUHP), perkaranya Jacobus dulu (dugaan pemalsuan surat tanah beberapa tahun silam)," katanya.

Saat kasus dugaan pidana itu ditangani Polda dan Kejati Babel beberapa tahun lalu, Albertus menduga seolah tak ada koordinasi antar penyidik dan penuntut umum.
"Dalam penangkapan Jacobus ketika itu, kan diterapkan Pasal 263 KUHP, tapi jaksa disini dalam menahan Jacobus menerapkan Pasal 363 KUHP Ayat 1 (pencurian). Padahal kan disitu ada tembusanya. Namun anehnya dalam hal ini, pihak penyidik Polda Babel tidak mengetahui, jadi kan lucu, makanya disitulah disimpulkan tidak ada sinkronisasi," katanya.

Yang kedua lanjut Albertus, terjadi perubahan pasal dalam perkara itu sangat rancu. Padahal katanya, apapun namanya, perubahan yang dimaksud seharusnya dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu, dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. "Karena dari masalah pengrusakan atau penyerobotan, itu masuk juga Pasal 263 Ayat 1, itu dari mana unsurnya. Ini ada apa ya? Ini ada suatu ketidak sinkronan antara laporan pelapor dengan penyidik," kata Albertus, ketika sidang, Rabu (18/11/2015), sempat mejejali berbagai pertanyaan kepada saksi, penyidik Polda Babel, Manik.

Albertus mengatakan, pekan depan, sidang akan berlanjut dalam agenda kesimpulan. Yang jelas, dalam perkara perdata yang dimaksud, Albertus memastikan, kliennya tetap pada gugatannya. "Kita tetap pada gugatan awal," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Pihak Tergugat II, Kejati Babel diwakili Wisnu, didampingi Pihak Tergugat I Kapolda Babel, diwakili AKP Sahbaini, Rabu (18/11/2015) menanggapi pernyataan Albertus, selaku Pengacara Penguggat, Jacobus. "Itukan ranahnya praperadilan. Jadi itu sudah terlambat untuk dipermasalhkan. Bisa saja itu salah ketik (perubahan Pasal 263 KUHP ke 363 KUHP). Cuma tadi saya kan tidak ditunjukan langsung, cuma photocopy, bukan asli," kata Wisnu.

Makanya kata Wisnu, jika itu yang dipermasalahkan, ranahnya bukan pada gugatan sidang perdata ini. "Tapi kalau toh itu mau kalau mau dipermasalahkan, itu di ranah praperadilan, masalah penahanan dan sebagainya. Yang jelas Pasal 363 KUHP itu kan bisa untuk nahan juga," katanya.

Lalu menurut bapak apakah tepat ketika pihak penggugat mempermasalahkan soal perubahan Pasal 263 KHUP menjadi Pasal 363 KHUP yang dimaksud? Mendengar pertanyaan ini, Wisnu buru-buru menjawab. "Ya, nggak tepat. Karena ranah penahanan itu praperadilan, bukan di persidangan ini (bukan sidang perdata ini)," kata Wisnu, saat memberikan keterangan tetap didampingi Tergugat I diwakili AKP Sahbaini.

Dilansir sSebelumnya, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat Andreas PS melalui Humas II PN Sungailiat, Solihin, Rabu (26/8/2015) telah memberikan keterangan pers soal gugatan ini. "Yang digugat Kapolri c/q Kapolda Babel c/q Ditreskrimum Polda Babel sebagai tergugat I. Kemudian tergugat II-nya adalah Kejagung RI c/q Kejati Babel c/q Kejari Koba," kata Solohin mengutip penjelasan Ketua Majelis Hakim ketika itu masih dipegang, Erven LK.

Gugatan berawal karena ditahannya Jacobus oleh pihak tergugat, tahun 2013 silam. Jacobus awalnya dipidana memalsukan surat (Pasal 263 KUHP). Dia tangkap polisi (tergugat I), dan kemudian kasusnya beralih ke Kejati Babel/Kejari Koba (tergugat II). Selama perkara berada di tangan tergugat, pihak penggugat yaitu Jacobus, ditahan. Namun setelah sampai di PN Sungaiiat, ternyata Jacobus dibebaskan oleh hakim karena dianggap tak bersalah. "Jacobus ketika itu diputus bebas, Tahun 2013 (di PN Sungailiat)," kata Solihin tanpa memastikan secara rinci apa jenis pidana yang menimpa Jacobus waktu itu.

Karena Jacobus bebas, pihak tergugat (Kejati/Polda Babel) kemudian melakukan perlawanan hukum melalui Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Namun, permohonan kasasi Polda/Kajati Babel (tergugat), ditolak MA. Inilah yang membuat Jacobus merasa di atas angin dan balik menggugat para tergugat (Kapolda/Kajati Babel)yang selama ini dia nilai telah berbuat semena-mena padanya.

"Disini penggugat (Jacobus) meminta ganti rugi materil (ke pihak tergugat) karena selama tiga bulan ditahan dalam rutan oleh Kejari Koba sebesar Rp 500 juta. Penggugat juga minta ganti rugi Rp 2,4 juta perbulan selama 7 bulan berturut-turut dia ditahan (tergugat). Sedangkan ganti rugi Inmateril Rp 100 miliar," kata Solihin mengutip penjelasan Erven LK ketika itu.

Penulis: ferylaskari
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help