Program Otonomi Daerah Tidak Tepat, Megawati Usulkan UUD 45 Diamandemen

Megawati menganggap program otonomi daerah tidak tepat dan lebih baik diganti dengan suatu program pembangunan semesta berencana

Program Otonomi Daerah Tidak Tepat, Megawati Usulkan UUD 45 Diamandemen
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menandatangani prasasti peresmian gedung baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta pusat, Senin (1/6/2015). Gedung yang menjadi saksi bisu peristiwa berdarah 27 Juli tersebut dibangun dengan menghabiskan dana Rp 42,6 miliar. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA. Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengganti program otonomi daerah.

Megawati menganggap program otonomi daerah tidak tepat dan lebih baik diganti dengan suatu program pembangunan semesta berencana, yang dapat memastikan pembangunan tak terpisah antara satu daerah dengan yang lainnya.

"Jadi visi misi masing-masing calon kepala daerah bukanlah visi misi lima tahunan yang terpisah, namun Program Pembangungan Semesta Berencana. Tema besarnya adalah Memilih Jalan Trisakti menjadi Jalan Pembangunan Bersama," kata Megawati dalam keterangan tertulis DPP PDIP, Minggu (22/11).

Megawati mengatakan, konsep pembangunan semesta berencana sudah pernah dilaksanakan pada era pemerintahan Bung Karno.

Lalu pada era Orde Baru, program ini diganti menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah itu UUD 1945 diamandemen saat reformasi.

Konsep pembangunan semesta berencana itu lalu hilang, dengan munculnya Otonomi Daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan justru tak sesuai dengan niat dasar, dan justru pembangunan nasional menjadi kurang terarah.

"Kalau sekarang, dalam rangka teknis perencanaan, setiap capres, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, membuat visi-misi masing-masing untuk lima tahun. Tak ada yang berkesinambungan ketika lima tahun kemudian pemimpin berganti lagi," kata Megawati.

"Kita ingin agar ada kesepakatan pembangunan nasional semesta berencana itu, misal, untuk 50 tahun ke depan. Kalau cuma tiap lima tahunan, programnya belum selesai, eh sudah pemilu atau pilkada lagi, ganti orang lagi. Akhirnya tak terbentuk kesinambungan yang jelas," tambahnya.

Dia mengaku sudah bicara dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan untuk memikirkan kemungkinan mengamandemen lagi konstitusi demi menghidupkan lagi konsep Pembangunan Semesta Berencana itu.

Namun, walau sudah punya kesepahaman sama, prosesnya tak bisa langsung dilaksanakan. Karenanya, saat ini PDI-P memilih untuk mengujicobakannya sendiri di kalangan kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng itu. (Ihsanuddin)

Editor: Hendra
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved