BangkaPos/

Ini Sanksi bagi PNS Tak Netral pada Pilkada Serentak

Menteri Yuddy Chrisnandi sudah menyiapkan surat pemecatan jika terbukti ada PNS bersikap tidak netral pada Pilkada serentak.

Ini Sanksi bagi PNS Tak Netral pada Pilkada Serentak
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat ditemui di Kantor Kemenpanrb Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015) 

BNAGKAPOS.COM, SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sudah menyiapkan surat pemecatan jika terbukti ada pegawai negeri sipil yang bersikap tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.

"Jika terbukti bersalah maka sanksinya sudah bukan teguran atau adminitrasi saja, tapi pemberhentian dengan tidak hormat," ujar Yuddy di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (29/11/2015).

BACA: Mulai Besok, Tarif Listrik Rumah Tangga 1.300 VA dan 2.200 VA Berubah

Menurut dia, netralitas PNS dalam Pilkada merupakan harga mati yang tak bisa ditawar.

Sebagai abdi negara, PNS tidak boleh berpihak terhadap kepentingan politik tertentu.

Yuddy mengatakan, kementeriannya tidak hanya memproses aduan terkait PNS tidak netral, tapi akan menindaklanjuti jika ada temuan dalam berbagai bentuk dengan menerjunkan tim investigasi.

"Semisal ada di media sosial bahwa ada PNS tak netral maka pasti kami tindak lanjuti kebenaran tersebut. Jadi kami tak hanya menunggu laporan masuk," kata dia.

BACA: Suami Hajar Istri Gara-gara SMS Puas Kan Maen Sama Saya 2 Jam, Barang Saya Gede

Ia berharap PNS bekerja secara profesional jika tak ingin ditunda promosi, kenaikan pangkatnya, hingga pemberian tunjangan kinerja atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Namun, Yuddy mengakui kesulitan mendeteksi PNS tidak netral pada pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 mendatang, karena jumlah PNS seluruh Indonesia lebih dari 4,5 juta.

"Kalau harus netral 100 persen sepertinya sangat sulit karena jumlah PNS di Indonesia yang sangat banyak. Yang pasti jika ada PNS tidak netral itu wajar, tapi saya yakin 99 persennya netral," ujarnya.

BACA: Inilah Kalau Artis Porno Diajak Lakukan Pengumpulan Dana, Jadinya Seperti Ini

Yuddy menekankan, sikap netral PNS di antaranya, tidak boleh mendukung salah satu calon, tidak boleh menggunakan aset pemerintah, dan tidak boleh memengaruhi.

"Tidak boleh kampanye, dilarang menjadi tim sukses, bahkan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk menggerakan anak buahnya dalam mendukung calon tertentu sekaligus mengganggu calon lain serta menggunakan fasilitas Negara," papar dia.

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help