DPRD Belitung Sepakat Bentuk Pansus Masalah Lahan PT Belpi

Pemimpin rapat beserta Komisi I sepakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan dengan membentuk Pansus Permasalahan Lahan PT. Belpi.

Laporan wartawan Pos Belitung, Wahyu K

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -  Pemimpin rapat beserta Komisi I sepakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan dengan membentuk Pansus Permasalahan Lahan PT. Belpi.

Namun kepada perwakilan warga Gerakan Masyarakat Peduli Kampong (GMPK) diminta untuk melengkapi data-data serta dokumen pendukung untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Belitung agar dapat dipelajari terlebih dahulu sehingga menjadi dasar dibentuknya pansus tersebut.

Demikian bunyi catatan rapat dengar pendapat (RDP) tentang permasalahan lahan PT Belpi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani, Kamis (3/12) pagi. RDP itu juga dihadiri oleh tujuh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung dan 14 perwakilan warga yang tergabung dalam GMPK dan Forum Masyarakat Belitung Bersatu (FMBB).

“DPRD akan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi, jika nanti pemerintah daerah tidak memberikan suatu jawaban maka itikad kita membentuk pansus ini bersama-sama dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD,” kata Taufik ketika dikomfirmasih Pos Belitung usai RDP.

Ia juga memastikan persoalan lahan PT. Belpi secara otomatis akan mempengaruhi proses persiapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata. Sementara di sisi lain, KEK tersebut rencananya akan segera ditanda tangani oleh presiden.

“Pasti berpengaruh, seperti yang saya katakana tadi Belitung tidak akan pernah maju ketika kawasan KEK ini terjadi ketidak amanan dan ketidak nyamanan dalam sebuah investasi,” kata Taufik.

Sebelum RDP dimulai, puluhan warga yang tergabung dalam GMPK dan FMBB menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Belitung. Sebanyak 14 perwakilan dari kedua kelompok tersebut akhirnya diterima dan mengikuti RDP di ruang rapat DPRD Kabupaten Belitung.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani. Hadir pula sejumlah anggota kepolisian dan Kasatpol PP Kabupaten Belitung.

Koordinator GMPK Suherman dalam pertemuan itu mengatakan pihaknya menagih komitmen Pemda untuk membuktikan perolehan lahan PT Belpi. Sebab pihaknya banyak menemui nama-nama fiktif dalam proses perolehan lahan perusahaan tersebut.

“Karena sepengetahuan kita, mungkin Bapak Ketua DPRD juga tahu bahwa mereka tidak memiliki lahan sebanyak itu 340 hektar, tapi kenapa di HGB dan HPL mereka 340 hektar,” kata Suherman di hadapan peserta rapat.

Penulis: wahyu
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved