Lima Fraksi DPRD Sepakat Raperda Pengelolaan Harta Kekayaan Desa Ditunda

Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya 11 dari 12 Raperda yang diajukan pihak eksekutif (Pemda Bateng), resmi disahkan

Lima Fraksi DPRD Sepakat Raperda Pengelolaan Harta Kekayaan Desa Ditunda
bangkapos.com/Zulkodri
Pejabat Bupati Bangka Tengah, Sunardi bersama Ketua DPRD Bateng, Algafry Rachman ketika menandatangani nota kesepakatan 11 Raperda menjadi Perda dalam Sidang Paripurna DPRD Bateng, Senin (07/12/2015).

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya 11 dari 12 Raperda yang diajukan pihak eksekutif (Pemda Bateng), resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD Bateng, Senin (07/12/2015).

Dari rapat paripurna tersebut, satu raperda soal Pengelolaan kekayaan milik Desa belum disyahkan menjadi perda, dan perlu pembahasan lebih lanjut seperti yang diungkapkan juru bicara fraksi PPP, Alwi.

" Raperda tentang pengelolaan kekayaan milik desa perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dan mendalam. Sebab kami menilai masih ada kekurangan," ujar Alwi.

Dilanjutkan, Alwi raperda yang sudah disahkan untuk segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui soal Perda tersebut.

Sementara itu, fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Murzana mengatakan hal yang sama, mengenai satu raperda yang ditunda pengesahannya.

" Merujuk rapat fraksi kami, memang raperda soal pengelolaan harta kekayaan desa ini, perlu pembahasan khusus, dan mendalam, karena berkaitan dengan kekayaan desa," ucapnya.

Tidak jauh berbeda dikatakan oleh fraksi lainnya, seperti Fraksi PAN yang dibacakan oleh Herman, Fraksi Gerakan Keadilan oleh Azwar, dan Fraksi PDI-P oleh Mehoa.

Ketiga juru bicara masing-masing fraksi ini, sepakat raperda pengelolaan kekayaan desa perlu dibahas kembali dan dikaji secara mendalam.

Plt Pejabat Bupati Bangka Tengah, Sunardi mengatakan atas nama pemerintah daerah berterimakasih kepada semua anggota DPRD Bateng yang telah menyetujui dan mengesahkan 11 dari 12 Raperda yang disampaikan pihaknya ke DPRD.

" Kami mengakui memang ada beberapa kekurangan, apapun yang menjadi kritikan dan saran akan menjadi catatan pentin bagi kami kedepan dan itu sangat membantu kami kedepannya," ujar Sunardi.

Dalam kesempatan tersebut, Sunardi berjanji akan segera mengintruksikan dinas terkait untuk segera membuat jukni tentang Perda yang telah disahkan.

" Karena raperda sudah sah menjadi perda, maka kepada pihak terkait segera membuat peraturan bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan perda tersebut, dan segera disosialisasikan kepada masyarakat," ucapnya.

Adapun Raperda yang disahkan menjadi perda yakni Raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bateng, Raperda tentang izin usaha jasa konstruksi, Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bateng perubahan tahun 2005-2025, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Raperda tentang kerja sama desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda tentang perangkat desa, Raperda tentang penataan desa, Raperda tentang sumber pendapatan desa, Raperda tentang alokasi dana desa, dan Raperda tentang tata cara pemilihan kepala desa secara serentak.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help