Banyak Lahan Di Kawasan Pantai Sungailiat Milik Pribadi

Camat Sungailiat Putra Jaya mengaku, kawasan pantai bisa saja dimiliki pribadi oleh warga jika memang bukan berada di kawasan hutan lindung

Banyak Lahan Di Kawasan Pantai Sungailiat Milik Pribadi
Nurhayati / Bangkapos.com
Camat Sungailiat Putra Jaya 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Camat Sungailiat Putra Jaya mengaku, kawasan pantai bisa saja dimiliki pribadi oleh warga jika memang bukan berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi atau hutan pantai, atau lahan milik pemerintah daerah.

"Kalau masalah punya tanah bisa dikuasai pribadi jika warga itu membeli lahan ke pemilik lahan," kata Putra Jaya kepada bangkapos.com, Senin (4/1/2016) di Kantor Camat Sungailiat.

Diakuinya lahan-lahan di kawasan pantai yang dikuasai pribadi oleh warga biasanya sejak lama mereka miliki lahan tersebut.

"Contoh di Matras kiri kanannya itu dikuasai orang pribadi. Dimana orang dapatnya beli. Dulu mungkin orang bekebun misal nama si A tiba-tiba dijual dengan orang Jakarta dibeli dia, jadi lah milik dia yang penting tidak masuk kawasan seperti hutan lindung. Kalau lahan bebas umum berhak orang menguasainya," jelas Putra.

Untuk pembuatan surat tanah kepemilikan lahan tersebut dia mengatakan bisa dibuat suratnya. Untuk pengurusan surat kepemilikan lahan lanjutnya normal sama dengan mengurus surat tanah biasa. Seperti melalui lurah setempat.

"Semua tanah sama hukumnya asal tidak berada di kawasan hutan lindung, hutan pantai, hutan produksi boleh dibuatnya yang penting punya dia," kata Putra.

Ia mengatakan aturan untuk kawasan pantai kendati ada surat tanah tidak sampai ke pantai kepemilikannya ada batasnya. "Kalau tidak salah 100 meter dari bibir pantai tetapi kalau untuk pariwisata bisa 25 meter atau nol dengan ketentuan, seperti nelayan bisa menambatkan perahu, tetapi kalau untuk pariwisata bisa nol," jelas Putra.

Mengenai adanya lahan seperti di sekitar Pantai Matras yang dikapling-kapling warga, Putra mengaku tidak mengetahuinya. Dia memperkirakan lahan tersebut sudah dikuasai warga.

"Kalau sudah dipakai itu mungkin dak masuk kawasan lagi, dikuasai pribadi, boleh orang memiliki dan itu bukan jaman ini lagi mungkin lah 20 atau 30 tahun lalu dia sudah memiliki tanah itu," kata Putra.

Disinggung apakah pemerintah daerah kecolongan banyaknya kawasan pantai yang dikuasai warga, ia mengaku dalam kasus seperti ini tidak semua lahan dikuasai pemerintah. Warga juga bisa memiliki lahan di kawasan Pantai.

"Kalau dibilang kecolongan ku dak bisa jawab kecolongan atau tidak. Susah jawabnya," ungkap Putra.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help