Hutan Lindung Pantai Tikus Sungailiat Dihargai Rp 1 Miliar Per Hektare

Walau berstatus hutan lindung (HL), namun harga tanah di kawasan Pantai Tikus Sungailiat, tetap melambung. Kisaran harga jual beli

Hutan Lindung Pantai Tikus Sungailiat Dihargai Rp 1 Miliar Per Hektare
Bangka Pos / Fery Laskari
Kepala BPN Bangka, Arjaya 

"Jadi seorang yang ingin ingin bikin sertifkat (di tanah bukan HL/HP), maka harus rekomendasi Pemda, dan juga minta rekomendasi kehutanan. Sebelum buat sertifikat, Harus ada dasar surat tanah dulu, harus ada alas haknya dulu yang dibuat lurah dan camat. Dak bisa tanah kosong tiba-tiba disertifikatkan," katanya.

Selain itu kata Arjaya, penggunaan tanah dalam kawasan APL (bukan HL/HP), juga harus mengacu pada tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Misal, kawasan yang bertata-ruang wisata, tak boleh dibangun pabrik atau sejenisnya.

"Karena harus sesuai dengan tata ruang daerah, misal dibangun villah atau hotel itu bisa. Makanya sekarang ini, kalau dia mau ngajukan sertifikat, itu harus ada rekomendasi dari Pemda, dari bagian Bappeda," katanya.

Arjaya juga megulas soal sepadan pantai yang bukan kawasan hutan, mulai n titik pasang tertinggi hingga 100 meter kedaratan. Kawasan sepadan pantai 0 hingga 100 meter ini tak bisa dijadikan hak milik pribadi.

"Kalau tidak salah jarak sepadan pantai itu sekitar 100 meter, dari nol titik pasang tertinggi air laut ditarik 100 meter ke darat, itu bebas (tidak dapat disaertifikatkan), setelah 100 meter bisa disertifikatkan," katanya.

Tapi kalaupun ada yang punya sertifikat pada sepadan pantai 0 hingga 100 meter, itu berarti kata Arjaya, pemilik tanah mengantongi rekomendasi dari Bappeda.

"Kecuali, ada rekomendasi Bappeda tadi, ada hal-hal tertentu, misal untuk dermaga. Kalau dermaga kan otomatis mau tak mau harus membutuhkan pantai. Tentunya dia sepadannya nol, itu boleh (disertifikatkan), tapi dengan rekomendasi pemda juga, kalu tidak kita tidak berani (keluarkan sertifikat)," katanya.

Begitu pula di sekitar sepadan sungai, Arjaya menyebut ada aturannya. Yang dimaksud sepadan sungai yaitu berjarak nol (bibir sungai) hingga radius 50 meter ke daratan.

"Begitu juga Sungai Baturusa misalnya, itu 50 meter dari bibir sungai, kecuali untuk dermaga bisa disetifikatkan, tapi juga harus minta rekomendasi Bappeda juga. Karena kita mau keluarkan serfikat jika berdasarkan rekomendasi Bappeda, bahwa nol meter sesuai peruntukan," jelasnya.

Rekomendasi Bappeda yang dimaksud Arjaya tentu saja bukan pada kawasan hutan terlarang. Kalau pada kawasan hutan terlarang, rekomendasi Bappeda tentu tak berlaku.

Halaman
123
Penulis: ferylaskari
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved